Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Penyanyi sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Krisdayanti menuai sorotan seusai membongkar nominal gajinya sebagai anggota dewan.
Dilansir TribunWow.com, Krisdayanti mengaku mendapat gaji pokok sebesar Rp 16 juta per bulan.
Tak hanya itu, ia juga menerima tunjangan Rp 59 juta setiap tanggal 5 per bulannya.
Selain itu, mantan istri Musisi Anang Hermansyah tersebut juga masih mendapat dana aspirasi Rp 450 juta sebanyak lima kali dalam setahun.
Baca juga: Bongkar Gaji DPR, Krisdayanti Ternyata Miliki Total Kekayaan dengan Jumlah Mencengangkan
Baca juga: Viral Pengakuan Krisdayanti soal Gaji Anggota DPR, Ahmad Sahroni: Tidak Semua Masuk Kantong Anggota
Dana reses juga didapatnya senilai Rp 140 juta.
Akibat ucapannya itu, Krsidayanti bahkan sempat dipanggil PDI Perjuangan (PDIP), partai pengusungnya.
Seusai menjabat sebagai anggota dewan, Krsidayanti diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lewat sistus Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, diketahui Krsidayanti memiliki total kekayaan sebanyak Rp 28,5 miliar.
Dalam situs tersebut, terlihat harta Krisdayanti yang mendominasi adalah tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 23,2 miliar.
Selain itu, ia juga memiliki aset kendaraan senilai Rp 2.531.5000.000.
Krisdayanti juga masih memiliki harta bergerak lainnya seharga Rp 1.780.000.000, dan kas setara sebesar Rp 1.000.122.981.
Krsidayanti juga tak memiliki utang sehingga total hartanya tak berkurang.
Dengan total kekayaan itu, Krisdayanti masuk dalam deratan artis terkaya yang menjadi anggota DPR.
Kekayaannya hanya berada di bawah Eko partio dan Primus Yustisio.
Hal itu menunjukkan bahwa Krisdayanti menduduki urutan ketiga artis yang menjadi anggota DPR terkaya sepanjang 2019-2020.
Baca juga: Viral Krisdayanti Bongkar Gaji DPR, Miing Singgung Iuran Wajib: Dipotong Gaji Kita oleh Partai
Baca juga: Krisdayanti Kena Tegur, Langsung Minta Maaf Menyesali Ucapannya yang Buka-bukaan Gaji DPR RI
Gaji Dipotong Partai
Mantan anggota DPR sekaligus komedian Dedi Gumelar alias Miing Bagito, menanggapi kabar viral soal penyanyi Krisdayanti.
Pasalnya, Krisdayanti blak-blakan mengungkap besaran gaji anggota DPR hingga dipanggil oleh pengurus partainya.
Adapun menurut Miing, gaji para anggota DPR tersebut juga masih harus mengalami pemotongan oleh partai.
Baca juga: Pengakuan Gaji Krisdayanti Jadi Anggota DPR Bikin Viral, Sudah sesuai dengan Rincian Ketetapannya?
Baca juga: Di Tengah Pro Kontra, Ini Alasan Krisdayanti Dukung PPKM Diperpanjang: Saya Rasa Harus Dilanjutkan
Diketahui, setelah pernyataannya viral di media, Krisdayanti dipanggil menemui Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.
Menurut pengakuan Utut, mereka hanya berdiskusi terkait kabar yang menyeret nama Krisdayanti.
Namun, pemanggilan tersebut diasumsikan sebagai sebuah teguran lantaran perkataan Krisdayanti soal gaji DPR itu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Terkait hal itu, Miing menyinggung kiprahnya sebagai anggota dewan pada tahun 2009 an 2014.
Rupanya, relasi antara partai dan anggota dewan berkaitan begitu erat.
Bahkan, partai sampai berkuasa untuk menarik iuran dari anggotanya yang menjadi DPR sebagai dana utama partai.
"Saya akan mengaca pada diri saya saja pertama," kata Miing dikutip dari kanal YouTube Oficial Inews, Sabtu (18/9/2021).
"Dari penghasilan misalnya gaji pokok, ditambah dengan tunjangan yang menjadi Rp 51 juta itu, belum dipotong oleh iuran wajib pada partai politik."
"Karena partai politik itu salah satu sumber dananya adalah dari penghasilan anggota DPR."
"Ini jelas semua partai demikian, dipotong penghasilan kita oleh partai itu."
Miing mengatakan bahwa gaji anggota DPR itu dapat diakses masyarakat melalui kanal yang disediakan pemerintah.
Di sisi lain, ia enggan menanggapi masalah pemanggilan Krisdayanti akibat masalah tersebut.
"Maksud saya, berapa pun nilainya akan mudah diakses oleh publik," kata Miing.
"Yang kedua apabila diajak untuk didiskusikan, saya kira itu urusan mereka."
Menurut Miing, yang dipermasalahka bukanlah besaran gaji DPR.
Melainkan efektifitas kinerja para anggota yang seharusnya sebanding dengan pendapatan mereka.
"Yang saya ingin sampaikan, seandainya dari awal, semua gaji anggota DPR yang dianggap besar oleh masyarakat ini berimbang, berbanding lurus dengan apa yang dihasilkan kinerjanya mereka, ideal sebagai wakil rakyat, masyarakat juga tidak akan protes soal penghasilan," tutur Miing. (TribunWow.com)