TRIBUNWOW.COM – Diplomat Brunei Darussalam yang ditunjuk ASEAN sebagai untusan khusus di Myanmar, Erywan Yusof menyatakan penguasa militer Myanmar menyetujui seruan ASEAN untuk gencatan senjata sampai akhir tahun ini.

Dilansir dari Kyodo News, usulan gencatan senjata diusulkan oleh Erywan Yusof dalam konferensi video dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin yang diterima oleh pihak junta.

Gencatan senjata dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dapat berlangsung dengan aman.

Baca juga: Perwakilan ASEAN Minta Temui Aung San Suu Kyi dalam Pembicaraan Konflik Junta di Myanmar

Baca juga: Myanmar Kian Memanas, Pabrik China Dibakar karena Dinilai Dukung Kudeta, Lebih dari 30 Orang Tewas

“Ini bukan gencatan senjata politik. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan pekerja kemanusiaan,” ungkap Erywan Yusof dalam laporan pada Minggu (5/9/2021).

“Mereka tidak keberatan dengan apa yang saya katakan, sehubungan dengan gencatan senjata,” tambahnya.

Usulan itu juga telah disampaikan secara tidak langsung kepada pihak oposisi yang menentang kepemimpinan junta di Myanmar.

Erywan Yusof juga menyatakan ASEAN dan beberapa pihak lain berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak Rp 113 miliar untuk Myanmar.

ASEAN berusaha untuk mengakhiri konflik di Myanmar dan menghentikan kekerasan pasca-kudeta penggulingan Aung San Suu Kyi melalui dialog antara penguasa militer dan lawan mereka di Myanmar.

Sebelumnya, Erywan Yusof pada Sabtu lalu menyatakan masih bernegosiasi dengan militer terkait syarat kunjungannya ke Myanmar.

Kunjungan Erywan Yusof berkaitan dengan pertemuannya dengan militer atau junta di negara itu.

Dilansir dari Channel News Asia, Erywan Yusof meminta akses untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Pasukan Keamanan Myanmar Bunuh 12 Orang Tak Bersenjata dalam Aksi Protes, Termasuk Anak 13 Tahun

Baca juga: Presiden Alpha Conde Ditangkap, Militer Guinea Muncul di Televisi Siarkan Pengakuan Kudeta

"Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Tapi saya pikir sebelum semua itu, saya perlu memiliki jaminan," kata Erywan Yusof.

"Saya harus dapat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang akan mereka izinkan untuk saya lakukan ketika saya berkunjung,” tambahnya.

Permintaan terkait akses ke Aung San Suu Kyi juga telah diajukan ke Dewan Administrasi Negara yang diketuai oleh pemimpin junta, Min Aung Hlaing, ungkap Erywan Yusof.

Erywan telah ditugaskan untuk mengawasi bantuan kemanusiaan dan mengakhiri kekerasan di Myanmar pasca-kudeta militer 1 Februari.

Saat itu, militer menuduh penyimpangan dalam pemilihan yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi pada November 2020.

Penguasa militer Myanmar, Min Aung Hlaing yang telah menjabat sebagai perdana menteri sementara berjanji untuk mengadakan pemilihan pada tahun 2023 mendatang. (TribunWow.com/Alma Dyani P).

Berita terkait Myanmar lainnya