TRIBUNWOW.COM - Foto sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi data-data pribadinya beredar luas di media sosial.

Adapun data yang tercantum dalam sertifikat vaksin dosis kedua itu memuat nama Ir Joko Widodo lengkap dengan NIK, tanggal lahir, waktu penyuntikan, hingga barcode.

Pakar Telematika KRMT Roy Suryo pun memberikan tanggapan terkait beredarnya data vaksin Jokowi tersebut.

Baca juga: Fakta Viral Pria Ngamuk dan Tendang Kades di Jombang, Tuduh Korban Sengaja Tilap Hadiah dari Jokowi

Roy Suryo menekankan, gambar sertifikat vaksin Covid-19 milik Jokowi itu adalah asli.

"Asli itu," ungkap Roy Suryo saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (3/9/2021).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu pun menyentil kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kominfo.

"Kalau orang nomor satu saja bocor, bagaimana masyarakat biasa?"

"Peran BSSN dan Kominfo ditunggu serius," tekannya.

Roy Suryo menilai BSSN dan Kominfo harusnya memverifikasi pihak-pihak yang dipercaya menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Karena memegang amanah data-data pribadi milik masyarakat yang seharusnya dilindungi dengan sangat baik," ungkapnya.

Roy Suryo menyebut ada dua faktor yang dikhawatirkan, yaitu teknis dan non teknis.

"Selain faktor teknis sistem security data yang tidak proper atau tidak sesuai protokol keamanan yang memadai, ada faktor non teknis berupa SDM yang memang jadi oknum pembocor data-data tersebut, bisa jadi karena faktor ekonomi," ungkap Roy Suryo.

Tak Hanya Data Presiden

Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi kabar bocornya data pribadi dan sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi di medsos.

Budi mengatakan saat ini akses data pribadi pejabat akan ditutup.

Dikatakannya, tak hanya milik presiden, data pribadi milik beberapa pejabat juga sempat tersebar.

"Sekarang sudah dirapikan, sekarang data pejabat sudah ditutup."

"Bukan hanya bapak Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya jadi sudah tersebar informasinya ke luar."

"Kita menyadari itu, sekarang kami tutup beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," jelas Budi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).

Menkes Budi menegaskan NIK dan data pribadi seseorang sangatlah privasi.

Sehingga, membocorkan data pribadi siapapun, termasuk presiden dilarang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: Relawan JoMan Sebut Rakyat Ingin Jabatan Jokowi Diperpanjang 2-3 Tahun: Ada Harapan, Ekspektasi

"Itu inklusif, secara UU ITE tidak boleh."

"Secara hukum salah, secara etis pun tidak baik. Itu kan hak pribadi," lanjut dia.

Ia meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan data pribadi milik orang lain sebagai bentuk menghargai privasi seseorang.

"Yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar bahwa masing-masing punya hak pribadi."

"Kalau toh kebetulan tahu, karena sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," jelasnya.

Sebelumnya sertifikat vaksin Jokowi mulai beredar dari media sosial Twitter.

Dari sebuah unggahan tampak identitas pribadi Kepala Negara, mulai dari nama, tanggal lahir, NIK, tanggal vaksinasi, hingga NIK dan barcode.(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Shella Latifa)

Berita terkait Jokowi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sebut Sertifikat Vaksin Jokowi yang Beredar di Sosmed Asli, Roy Suryo Sentil BSSN dan Kominfo