TRIBUNWOW.COM - Sosok Alviano Dafa Raharjo alias Vino, bocah yatim piatu di Kutai Barat, Kalimantan Timur mendapat banyak perhatian publik.

Bocah berusia 9 tersebut harus menjadi yatim piatu karena kedua orangtuanya meninggal akibat terpapar Covid-19.

Kepedulian kepada Vino bermunculan dari berbagai kalangan, tak terkecuali para pejabat.

Baca juga: Kisah Vino Jadi Yatim Piatu karena Covid-19 Sentuh Hati Susi Pudjiastuti: Saya Bersedia Merawatnya

Jika mulai dari Gubernur Kaltim, Isran Noor hingga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku siap merawat Vino,

Selain itu, Bupati Kutai Barat FX Yapan juga berempati terhadap nasib anak malang tersebut.

Gubernur Siap Adopsi

Kasus Vino sebelumnya mendapat sorotan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor.

Mantan Bupati Kutai Timur tersebut mengaku bersedia mengadopsi Vino.

Bahkan jika Vino benar-benar mau diadopsi, Gubernur mengaku akan merawat dan memberikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

"Sudah bicara dengan istri saya, saya ambil dia sebagai anak angkat saya sendiri. Saya enggak mikir legal atau enggak legal, saya ingin anak itu bisa berkembang seperti biasa dengan kondisi saat selama ini dia baik-baik saja tidak merasa tertekan tidak merasa sedih," ucap Isran Noor di Kompas TV, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Nasib Vino Bocah yang Ibu dan Ayahnya Meninggal karena Covid-19, Minta Pulang Kampung setelah Sembuh

Baca juga: Kondisi Vino setelah Ayah dan Ibunya Meninggal karena Covid-19, Begini Cara Keluarga Memberitahu

Merespons hal tersebut, Margono yang tak lain adalah paman Vino berterimakasih atas niat baik Gubernur Isran Noor.

Akan tetapi, pihak keluarga akan berbincang terlebih dahulu terkait keputusan Isran Noor.

Sebab, hak asuh bocah malang tersebut saat ini berada di neneknya yang ada di Jawa.

"Kami selaku keluarga terimakasih ke pak Gubernur sekaligus mohon maaf sebesar-besarnya masalah itu pihak keluarga belum bisa memberikan sebuah jawaban," ujar Margono.

Karena posisi Vino yang lebih berkuasa atas hak asuh itu mbahnya di Jawa. Kalau masalah itu kami rundingkan dulu dengan yang berhak," tambahnya.