Pemrov Jateng sampai saat ini masih mengupayakan hal itu bisa diwujudkan bahkan untuk sektor non formal sekalipun
"Kami siapkan kalau memang harus work from home seratus persen, untuk ASN juga kami siapkan sampai saat ini sudah 75 % siap," kata Ganjar.
Baca juga: Suami Bongkar Makam Istri yang Positif Covid-19, Satgas Buka Suara soal Jenazah Tularkan Corona
Upaya lain yang dilakukan pemerintah provinsi adalah memastikan ketesiapan faskes dan alkes.
Oleh karena itu, mau tak mau masyarakat Jateng harus siap menerapkan PPKM Darurat.
"Apapun yang terjadi harus siap, maka kami membuat antisipasi seperti oksigen, tenda-tenda darurat, RS darurat sudah mulai kita bikin di beberapa kabupaten dan kota," kata Ganjar.
Menilik arahan Presiden Jokowi, penerapan PPKM masih diasumsikan akan berlangsung paling lama dua pekan.
Hal itu tergantung dari efektifitas kebijakan tersebut dalam menurunkan angka penularan Covid-19.
Lihat videonya mulai menit ke 3.00:
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pembukaan Munas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu, (30/6/2021).
"Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat, karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai, karena diketuai oleh Pak Airlangga Menko Ekonomi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," kata Jokowi dikutip TribunWow.com dari Kompas TV.
Dihimpun dari berbagai sumber, PPKM Darurat kemungkinan akan diberlakukan tanggal 2 atau 3 Juli 2021.
Kendati demikian, presiden belum memberikan penjelasan rinci dalam ceramahnya tersebut.
Presiden Jokowi hanya mengisyaratkan bahwa PPKM Darurat akan berlangsung selama satu atau dua pekan.
"Tidak tahu nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu, karena petanya sudah kita ketahui khusus di pulau Jawa dan pulau Bali."
Baca juga: Penyebab Ditundanya Liga 1 2021 yang Diikuti Persib Bandung, PSSI: Ada Surat dari Satgas Covid-19