Baca tanpa iklan
Sikap NU dan Muhammadiyah
Setelah pengumuman yang disampaikan Gus Yaqut, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hemy Faishal Zaini ikut angkat bicara.
Helmy menyatakan atas dasar menjaga keselematan keberangkatan ibadah haji harus ditunda.
Namun, ia juga menegaskan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam.
"Jadi menjaga keselamatan itu menjadi suatu yang tidak bisa ditunda," kata Helmy dalam siaran pers yang dikutip dari Breaking News Kompas TV, Kamis (3/6/2021).
"Mengerjakan ibadah haji juga bagian dari menjaga agama, tetapi beribadah ini dalam keadaan yang darurat itu bisa ditunda," tegas Helmy.
Satu hari sebelumnya, pernyataan yang sama dikeluarkan Pengurus Pusat Muhammadiyah yang mengusulkan agar pemberangkatan haji pada tahun ini ditunda.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid pada tahun ini masih beresiko.
"Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan," kata Abdul Mu'ti kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021).
Mu'ti menyebut hal itu tidak melanggar syariat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Menurutnya jaminan keselamatan dan keamanan juga harus menjadi pertimbangan.
"Kemudian sesuai UU Haji, penyelenggaraan haji juga disyaratkan adanya jaminan keamanan, keselamatan dan ketertiban," kata dia. (TribunWow.com/Afzal Nur Iman)
Artikel ini telah diolah dari Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Pemerintah Resmi Batalkan Ibadah Haji 2021, dan dari Kompas.com dengan judul "PP Muhammadiyah: Sebaiknya Pemerintah Tidak Berangkatkan Haji Tahun Ini, Risikonya Besar