Saat ini KPK masih memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam OTT.

"Kita sedang memeriksa, bersabar, nanti kita ekpos," jelasnya.

Ia menyebut belum bisa memerinci pihak-pihak yang terlibat dan barang bukti yang diamankan.

"Siapa saja dan berapa uang yang diamankan, kita sedang melakukan pemeriksaan," kata Nurul.

Diketahui KPK memiliki status 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Novi dan pihak lainnya yang terjerat OTT.

OTT tersebut dikepalai Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Baca juga: KPK Resmi Umumkan Hasil TWK, Nurul Ghufron: 1.274 Orang Penuhi Syarat, 75 Orang Tak Lolos

Sosok Bupati Novi

Dikutip dari Kompas.com, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menjabat pada periode 2018-2023.

Ia termasuk bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur.

OTT dilakukan KPK ketika masyarakat masih memperhatikan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap lebih dari 1.000 pegawai KPK yang menuai kontroversi.

TWK dilakukan sebagai bagian dari proses alih status kepegawaian KPK menjadi ASN.

KPK menyataan 75 pegawainya tidak lulus, termasuk mereka yang menangani kasus-kasus besar.

Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid yang memimpin OTT KPK juga dikabarkan termasuk satu dari 75 yang tidak lolos tersebut. (TribunWow.com/Brigitta)

Artikel ini diolah dari Surya.co.id dengan judul Minggu Pagi Bupati Nganjuk Masih Kerja, Malam Hari Terjaring OTT KPK Bersama 4 Kepala Desa, Tribunnews.com dengan judul KPK Sebut OTT di Nganjuk Terkait Jual Beli Jabatan, dan Kompas.com dengan judul KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk.

Baca berita lainnya terkait OTT KPK