Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi manuver politik Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Partai Demokrat.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (4/4/2021).
Diketahui Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.
Baca juga: Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Keputusan Terbaik, Singgung Pembuktian
Namun hasil KLB itu kemudian tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Refly kemudian mempertanyakan kemungkinan sikap Istana, baik itu terlibat atau menentang tindakan Moeldoko.
"Itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dibantah kalau seandainya Istana mencopot Moeldoko dan mengatakan, 'Kami tidak mau terlibat dalam urusan yang begini-begini. Kalau Moeldoko masih mau menggugat ke pengadilan, maka silakan menggugat ke pengadilan dicopot KSP-nya'," kata Refly Harun.
"Tapi kalau (Moeldoko) tidak mau menggugat ke pengadilan, atau menyatakan mundur dari itu semua, maka dia tetap bisa bertahan," lanjutnya.
Refly Harun menyinggung etika yang harusnya diterapkan, mengingat jabatan Moeldoko yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, sudah selayaknya Moeldoko dicopot begitu terbukti terlibat dalam kisruh Partai Demokrat.
Baca juga: Tuntut Moeldoko Tanggung Jawab Buat Demokrat Sakit Hati, AHY Sebut Upaya Pembusukan: Tolong Dijawab
"Itu kalau kita bicara etika yang tidak terlalu tinggi," papar Refly.
"Kalau kita bicara etika yang terlalu tinggi, sudah lama seharusnya diganti Moeldoko sebagai pembantu presiden," lanjut dia.
Refly menyebut seharusnya langkah awal Moeldoko adalah melapor terlebih dulu ke Jokowi.
Padahal, Refly menilai, langkah Moeldoko itu dapat mempengaruhi citra presiden.
Setelah itu, dari laporan Moeldoko dapat diketahui bagaimana respons Jokowi.
"Kenapa? Terjadi paradoks. Dia sendiri mengatakan dirinya tidak melapor hal ini kepada presiden," singgung dia.
"Bagaimana mungkin, sebuah kebijakan, sebuah langkah yang sedikit banyak akan mempengaruhi wajah Istana sama sekali tidak dilaporkan ke presiden sebelumnya?" lanjut pengamat hukum ini.
"Padahal laporan itu penting untuk mengantisipasi atau mendengar restu dari presiden, apakah presiden membolehkan atau tidak melakukan langkah-langkah seperti itu," tutup Refly.
Lihat videonya mulai menit 13.50:
Yasonna Laoly: Pak Moeldoko Belingsatan Akhirnya Keluar Kandang
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly buka suara soal keputusan pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara.
Dilansir TribunWow.com, Sabtu (3/4/2021) Yasonna mengaku sangat kecewa pada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kekecewaaan itu berkaitan dengan berbagai tuduhan kubu AHY yang menyebut pemerintah terlibat dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.
Baca juga: Curhat Yasonna Laoly seusai Tolak Demokrat Kubu Moeldoko, Ngaku Sangat Dongkol pada Kubu AHY
Baca juga: Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Keputusan Terbaik, Singgung Pembuktian
Yasonna membantah semua tuduhan itu.
"Kita mau tunjukkan kita ini netral dalam masalah ini," jelas Yasonna, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021).
"Makanya dalam pengumuman kemarin saya sampaikan saya sangat menyesalkan, pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan intervensi pemerintah."
Menurut Yasonna, kubu AHY jutru menunjukkan ketidaksiapan menghadapi masalah.
Ia lantas menyayangkan masalah kudeta ini tak diselesaikan secara internal partai.
"Kadang-kadang tudingan itu seperti tidak dewasa dalam menangani partai politik," ucap Yasonna.
"Saya katakan, kalau ada masalah internal partai politik ya diselesaikan secara internal partai politik."
"Konsolidasi pertai politiknya, konsolidadi DPC dan DPD-nya."
"Bukan lari ke mana-mana tuding sana, tuding sini," sambungnya.
Baca juga: Sindiran Politisi untuk Moeldoko seusai Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB: Ketum Abal-abal Insaf
Baca juga: Reaksi Mahfud MD setelah Demokrat Versi KLB Ditolak, Ungkit Hubungan dengan Moeldoko dan SBY
Terkait hal itu, Yasonna lantas menyinggung keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, dalam kisruh Partai Demokrat.
Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.
"Barangkali Pak Moeldoko belingsatan akhirnya keluar dari kandang," ujar Yasonna.
"Mungkin saja karena dituduh-tuduh begitu."
Yasonna lantas membongkar fakta lain dalam permasalahan ini.
Ternyata, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun pernah didatangi sejumlah politisi Partai Demokrat.
"Pak Luhut juga pernah didatangi resmi oleh beberapa pengurus Demokrat."
"Kalau saya sama sekali enggak ada yang datang, baik dari kubu yang protes KLB ini maupun Pak Moeldoko sendiri," tukasnya. (TribunWow.com/Brigitta)