Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap reaksinya terkait penolakan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (31/3/2021).
Diketahui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengumumkan pemerintah menolak kepengurusan versi KLB yang menentukan Moeldoko sebagai ketua umum.
Baca juga: Pemerintah Tolak Permohonan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Marzuki Alie: Kami Siap untuk Kalah
Mahfud MD kemudian mencuit dirinya menjaga persahabatan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Ia juga menjaga hubungan dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kini menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Tidak hanya itu, Mahfud juga menyinggung keberadaan hukum.
"Pak SBY dan Pak Moeldoko adalah sahabat saya yang saya kenal sebagai pejuang-pejuang yang penuh dedikasi untuk kemajuan Indonesia," tulis Mahfud MD.
"Kami bertiga juga punya sahabat lain, yakni, hukum."
Dikutip dari Tribunnews.com, Yasonna Laoly memberi pengumuman atas keputusan tersebut secara virtual.
Ia menyatakan hasil KLB di Deliserdang, Sumatera Utara tidak sah.
Baca juga: Tuntut Moeldoko Tanggung Jawab Buat Demokrat Sakit Hati, AHY Sebut Upaya Pembusukan: Tolong Dijawab
Selain itu, kubu Moeldoko disebut belum memenuhi syarat administrasi.
"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Yasonna Laoly.
"Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC."
"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak."
Ia menyebut sebelumnya Kemenkumham telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas.
Namun setelah batas waktu terlewat, syarat itu tidak dapat dipenuhi.
"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," ungkap Yasonna.
AHY Sebut Moeldoko Buat Demokrat Sakit Hati
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (Moeldoko).
Setelah Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, ia menyebut ada perpecahan ideologi sehingga membuat dirinya tertarik menerima tawaran sebagai pemimpin tertinggi partai.
Dilansir TribunWow.com, AHY kemudian membantah pernyataan Moeldoko.
Baca juga: Ngaku Tak Pernah Mengemis Jabatan, Moeldoko: Saya Rela Mempertaruhkan Leher Saya untuk Merah Putih
Ia menyebut perpecahan ideologi Partai Demokrat sebagai fitnah, seperti yang ditayangkan Kompas TV, Selasa (30/3/2021).
"Kami tegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme," jelas AHY.
"Ini sudah final, harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," lanjutnya.
Ia meminta Moeldoko menjelaskan pernyataan yang menyebut adanya "tarikan ideologis".
"Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme, justru Partai Demokrat dengan asas nasionalis-religius menolak ideologi radikal tumbuh berkembang di Indonesia," tegasnya.
AHY menyebut Demokrat tidak pernah mendukung adanya politik identitas.
Baca juga: Sebut Tawuran Demokrat Kubu Moeldoko dan AHY Makin Panas, Adi Prayitno: Bobotnya Lebih Serius
Ia memberi contoh Gubernur Aceh dan Gubernur Papua yang merupakan kader Partai Demokrat.
Selain itu, ia menilai tuduhan adanya isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoaks, dan tuduhan yang keji.
AHY mendesak Moeldoko memberi klarifikasi dan bertanggung jawab karena sudah menyakiti para kader Demokrat.
"KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin, karena KSP Moeldoko itu menyakiti perasaan para penggagas, para pendiri, dan seluruh kader dan simpatisan kader Partai Demokrat di mana pun berada," kata putra Presiden ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
AHY menyebut hal lain yang membuatnya tidak terima adalah yaitu dugaan upaya pembusukan integritas, prinsip, dan nilai.
"Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah-belah melalui sifat keji yang tidak bertanggung jawab?" singgung dia.
"Tolong dijawab," tandas AHY. (TribunWow.com/Brigitta)
Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Pemerintah Tolak Permohonan Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Hasil KLB.