Baca tanpa iklan
TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menanggapi tuduhan dirinya memberi uang ke sejumlah anggota partai agar memilih dirinya.
Dilansir TribunWow.com, hal itu Megawati sampaikan dalam sambutan acara peluncuran buku Merawat Pertiwi yang ditayangkan Kabar Petang di TvOne, Sabtu (27/3/2021).
Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, awalnya Megawati mengungkapkan adanya isu yang menimpa dirinya terkait bagi-bagi uang.
Baca juga: Megawati Beri Kode Bakal Turun Tahta di PDIP, Hasto Kristiyanto: Beliau Sebenarnya Kritik
"(Ada yang) tanya kalau saya itu jadi ketua umum apa ngekeki (memberi) duit sama kalian?" tanya Megawati sambil menunjuk.
Bukannya menjawab, Megawati menantang agar hal itu ditanyakan langsung kepada jajarannya.
"Tanya aja sendiri sama mereka," ucapnya.
Mantan Presiden RI kelima ini menyinggung dirinya tidak mungkin sanggup membiayai sogokan kepada para pengurus partai yang tersebar di berbagai daerah.
"Emangnya saya punya duit segitu banyak? Hitung saja," kata Megawati.
Megawati membeberkan kader partai banteng merah itu tersebar di 34 provinsi dan ratusan kabupaten/kota.
Tidak hanya itu, setiap daerah memiliki cabang atau rantingnya sendiri.
Ketua umum yang menjabat sejak 1999 ini meminta agar jumlah tersebut dihitung jika benar ia melakukan praktek bagi-bagi uang.
Baca juga: Reaksi Politisi Senior PDIP soal Megawati Ngaku Siap Diganti: Ibu Ketum Tahu Mana Emas Mana Loyang
"Kabupaten/kota itu sekarang berapa? Kalau enggak salah 514. Provinsi saja 34," kata Megawati.
"Per struktur saja kira-kira 23 apa 21. Range-nya itu lho. Atau boleh besar boleh kecil kalau enggak salah," lanjutnya.
"Coba bayangkan," ucapnya.
Megawati menegaskan dirinya tidak mungkin membiayai begitu banyak kader demi jabatan ketua umum.
Ia percaya diri bahwa dirinya mendapat dukungan murni.
"Terus kalian aku duiti ngono ben (beri uang supaya) aku jadi ketua umum? Enggak," tegas ibu Ketua DPR RI Puan Maharani ini.
"Bukan sombong, tidak. Karena rakyat saya tahu memilih saya," tandasnya.
Lihat videonya mulai dari awal:
PDIP Bantah Ada Pertemuan Megawati dengan Moeldoko Bahas KLB Demokrat
Sekjen Partai PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membantah kabar adanya pertemuan antara Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dirinya lebih membantah lagi ketika disebut dalam pertemuan tersebut membahas hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.
Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Senin (15/3/2021), Hasto mengatakan bahwa tidak ada pertemuan yang dilakukan antara Megawati dengan Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serang itu.
Baca juga: Sayangkan Ucapan Bambang Widjojanto soal Demokrat, Ngabalin: Siapa yang Anda Maksud dengan Brutal?
Baca juga: Tolak Hasil KLB, Ibas Pimpin Ikrar Setia Fraksi Demokrat DPR RI untuk AHY, Berikut Bunyinya
"Pemberitaan secara sepihak Koran Tempo yang sepertinya ada pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Pak Moeldoko sama sekali tidak berdasar, dan pertemuan tersebut sama sekali tidak terjadi," ujar Hasto Kristiyanto.
"Apa yang diberitakan Koran Tempo telah melanggar prinsip dan etika jurnalistik," imbuhnya.
Menurut Hasto, Megawati sendiri sudah paham bagaimana aturan dalam berpolitik.
Dirinya juga menyakini bahwa Megawati memiliki kesadaran untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan rumah tangga partai lain.
Terlebih menurutnya, Megawati bersama PDIP juga pernah memiliki pengalaman buruk dalam memimpin partai, yakni adanya intervensi pemerintah dalam perebutan kepemimpinan.
"Ibu Ketua Umum Partai juga memiliki pengalaman bagaimana dikhianati, namun pada saat bersamaan kami lebih memilih langkah konsolidasi, menyatu dengan rakyat, dan membangun keyakinan, Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang," jelas Hasto.
"Bahkan terhadap Pak Harto yang sangat otoriter, dan korban yang begitu banyak di kalangan rakyat tidak berdosa, partai pun memilih jalur hukum ketika kongres partai diintervensi kekuasaan dan kantor partai diserang," sambungnya.
Baca juga: Pernah Dampingi SBY, Jusuf Kalla Beri Dukungan untuk Partai Demokrat, AHY: Miliki Hubungan Sejarah
Maka dari itu, tidak benar kabar Megawati menggelar pertemuan dengan Moeldoko apalagi jika disebut membahas hasil KLB Partai Demokrat.
Menurutnya, banyak cara berpolitik yang baik yang sesuai dengan konstitusi, termasuk tidak mencampuri urusan internal partai lain.
Apalagi sampai ikut merusaknya.
"Politik itu pengabdian, berkeadaban, dan membangun masa depan. Mereka yang mendapatkan kekuasaan politik dengan tidak benar, akan mendapatkan karma politik. Itulah keyakinan dan ajaran leluhur," pungkas Hasto. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)