TRIBUNWOW.COM - Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni'matullah Erbe buka suara tanggapi persoalan di partainya.

Dilansir TribunWow.com, Ni'matullah dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Hal itu disampaikannya dalam kalan YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (11/3/2021).

Baca juga: Jawaban Moeldoko saat Ditanya Mahfud MD soal Keterlibatan di Kudeta Demokrat: Itu Kan Urusan Saya

Baca juga: Tak Ingin jadi Kacang Lupa Kulit, Ruhut Sitompul Sedih Moeldoko Dituduh Demokrat: Jangan Halu KLB

Alasanya menurut Ni'matullah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat digelarnya KLB, yakni harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Kami di Sulawesi Selatan terus terang tidak mengakui kegiatan di Sibolangit sebagai KLB," ujar Ni'matullah.

"Karena banyak sekali hal yang tidak terpenuhi," jelasnya.

Ni'matullah bahkan menyebut KLB yang memunculkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko itu statusnya tidak lebih dari acara arisan.

Dirinya juga mempertanyakan proses pemilihan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam acara tersebut.

"Pertemuan itu menurut saya satu tingkat di bawah arisan," kata dia.

"Organisasi tingkat kabupaten saja kalau memilih ketua tidak bisa kalau yang mau dipilih tidak hadir," ucapnya.

"Arisan pun kalau dikocok keluar nama, orangnya tidak hadir kan diulang. Itu sederhannya."

Terkait proses kongres luar biasanya, Ni'matullah menyebut digelar dengan cara yang seadanya dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan kongres.

Baca juga: Klaim KLB Deliserdang Sah dan Konstitusional, Darmizal: Partai Demokrat AHY Langgar UU Politik

Baca juga: NgakuTak Kaget Moeldoko jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Gatot Nurmantyo: Persis Terjadi

"Yang kedua yang namanya kongres itu ada perangkat, ada panitia, ada steering committee," ungkapnya.

"Kemudian ketika kongres berjalan ada namanya presidium sidang. Semua itu tidak terpenuhi. Sehingga kita mau pertanyakan, saya sendiri tidak mau mengakui KLB," tegasnya.

Oleh karenanya, ia menyebut hanya sebagai acara kumpul-kumpul luar biasa sebenarnya, bukan kongres luar biasa.

Lebih lanjut terkait jika memang acara itu disebut KLB, Ni'matullah mempertanyakan alasan yang mendasarinya.

Menurutnya persoalan di tubuh Partai Demokrat saat ini tidak begitu besar dan tidak harus sampai menggelar KLB.

"Kongres luar biasa atau munas luar biasa selalu diawali oleh mosi tidak percaya," kata Ni'matullah.

"Hari ini tidak ada riak yang cukup serius di internal Partai Demokrat. Malah kita sedang nyaman-nyamannya berpartai dengan pola dan cara kepemimpinan Mas AHY," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.35:

Kesaksian Orang Pertama yang Laporkan Ada Kudeta Partai Demokrat

Isu gerakan pengambil alihan Partai Demokrat berawal dari adanya pertemuan sejumlah kader Demokrat dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Hotel Aston Rasuna, Jakarta.

Berawal dari sana, kini Moeldoko telah ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deliserdang.

Diketahui, pertemuan Moeldoko di Hotel Rasuna, pertama kali dilaporkan oleh Ketua DPC Balangan, Samsudin Nur.

Baca juga: AHY Datang Minta Saran, Jimly Asshiddiqie Beri Sederet Wejangan soal Demokrat, Ini Katanya

Samsudin melaporkan peristiwa itu ke internal partai, hingga kini akhirnya terjadi perseteruan antara Demokrat kubu Ketum Agus Harimurti Yudhoyono, dan Demokrat versi KLB Deliserdang.

Lewat unggahan kanal YouTube Partai Demokrat, Rabu (10/3/2021), Samsudin menceritakan alasan dirinya melaporkan kejadian di Hotel Rasuna kepada pihak internal Partai Demokrat.

"Saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah orang yang pertama melaporkan tentang rencana kudeta yang dilaksanakan di Hotel Rasuna," ujar Samsudin yang memakai seragam jaket partai Demokrat.

Samsudin mengaku, dirinya melaporkan hal tersebut karena tidak ingin terjadi perpecahan di tubuh Partai Demokrat.

"Kenapa hal itu saya lakukan, karena saya sangat menjunjung tinggi hasil kongres V," kata dia.

"Saya juga menolak dengan tegas segala upaya yang ingin memecah belah Partai Demokrat," sambungnya.

Di akhir video berdurasi satu menit itu, Samsudin mengajak seluruh kader Demokrat untuk tetap solid.

"Saya mengajak semua kader Demokrat, mari kita bersama bersatu tolak KLB," tegas dia.

Dalam deskripsi video, Samsudin disebut tidak tergiur mendapat tawaran uang dari pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Berikut adalah deskripsi lengkap yang ditulis oleh kanal YouTube Partai Demokrat:

"Sahabat Demokrat, Ketua DPC Balangan Samsudin Nur adalah orang yang pertama kali melaporkan adanya indikasi KLB kepada DPP. Syamsudin Nur sama sekali tidak tergiur dengan iming-iming uang yang ditawarkan para pelaku GPK PD, ia malah melaporkan kepada DPP."

Baca juga: Sebut akan Jadi Preseden Buruk jika KLB Demokrat Disahkan, Hendri Satrio Peringatkan PDIP

Kronologi Pertemuan di Hotel Aston

Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat mengaku memiliki bukti yang cukup bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hendak mengambil alih kekuasaan Demokrat secara paksa.

Namun rencana tersebut disebut Demokrat bocor lantaran para kader yang dikumpulkan untuk mengambil alih paksa ternyata masih loyal kepada Ketua Umum Demokrat saat ini, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam satu pekan terakhir, disebut ada sejumlah orang datang silih berganti ke Jakarta dalam rangka merancang pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat secara paksa.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Selasa (2/2/2021).

Pertemuan untuk merencanakan pengambil alihan secara paksa itu diketahui diadakan di Hotel Aston Rasuna Jakarta.

Herman menyebut, dinamika internal partai sebenarnya sudah biasa, namun kali ini menjadi tidak biasa karena melibatkan eksternal partai.

"Ini lain karena ada eksternal partai yang ingin mengambil alih kepemimpinan secara paksa melalui KLB," ujar dia.

Baca juga: Respons Demokrat saat Eks Kader Nangis Tersedu-sedu Ngaku Menyesal Pernah Dukung SBY: Jangan Drama

Maka dari itu AHY mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta klarifikasi.

"Kami anggap Pak Moeldoko sudah memberikan klarifikasi," kata Herman.

Herman tidak menyebut pasti ada berapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang datang ke Jakarta.

Namun ia menyebut, total target yang dibutuhkan adalah 360 DPD, DPC agar bisa melaksanakan Kongers Luar Biasa (KLB)

"Tetapi para kader ini memiliki loyalitas yang begitu tinggi kepada Dewan Pimpinan Pusat, kepada Ketua Umum Mas AHY," kata Herman.

"Sehingga setelah pertemuan itu mereka kemudian datang ke DPP melapor."

"Cukup bukti untuk kami menetapkan bahwa ini ada upaya melakukan tindakan pengambil paksaan kepemimpinan Partai Demokrat," pungkasnya. (TribunWow/Elfan/Anung)