TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyebut masih bersedia untuk memaafkan Kepala Staf Presiden (KPS) Moeldoko.

Sebagaimana diketahui, Moeldoko menjadi pihak ekternal yang terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Hal itu dibuktikan saat Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Menangis Tersedu-sedu, Darmizal Menyesal Dukung SBY, Sebut Ada Kewajiban Setoran ke Partai Demokrat

Baca juga: Razman Arif Sebut AHY Grasah-grusuh Datangi Kemenkumham soal KLB Demokrat: Mestinya Kami yang Datang

Menurut Andi, langkah Moeldoko yang sebenarnya tidak etis tersebut, masih bisa memaklumi.

Hanya saja dengan catatan yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan menghentikan hasrat politik tersebut.

"Tentu saja kita siap memafkan Pak Moeldoko, tentu saja dengan catatan beliau menyadari kesalahannya," ujar Andi, dikutip dalam acara Prima Talk, Selasa (8/3/2021).

Andi menyakini bahwa cepat atau lambat Moeldoko akan menyadari fakta yang sebenarnya terjadi dalam KLB.

"Lama-lama Pak Moeldoko tahu juga bahwa yang memilih dia itu abal-abal semuam," kata dia.

"Kalau abal-abal semua, ini berarti sebenarnya ngapain meneruskan sesuatu yang tidak ada legalitasnya," imbuhnya.

Andi lantas menyarankan kepada Moeldoko dan pelaku KLB lainnya untuk membuat partai baru.

Dengan begitu menurut Andi bisa ditentukan langsung kepengursannya, tanpa ada pihak yang melarang ataupun mempersoalkan.

"Lebih baik ajak lah kawan-kawan itu bikin partai baru, sekjen boleh Pak Jony Allen dan Pak Marzuki jadi dewan pembina, enggak apa-apa

Baca juga: Ikut KLB Partai Demokrat, Gerald Piter Ungkap 3 Kerancuan, dari KTA Moeldoko hingga Pemilihan Ketum

Lebih lanjut, jika Moeldoko dkk masih akan menggunakan nama Partai Demokrat, Andi menegaskan tidak akan rela.

"Namanya boleh apapun terserah mau bikin nama apa. Baru kita bisa bersahabat, bisa bersejalan," ucapnya.

Tetapi kalau tetap pakai nama Partai Demokrat, ya bagaimana, gimana ceritanya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 30.57:

Moeldoko Didesak Mundur dari KSP

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti tanggapi terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Dilansir TribunWow.com, adanya Moeldoko dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menimbulkan spekulasi bahwa ada keterlibatan pemerintah.

Oleh karenanya, Ray Rangkuti meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan jika memang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.

Baca juga: Immanuel Ebenezer Minta Jokowi Copot Moeldoko, Sebut Bahaya bagi Demokrasi dan Presiden

Baca juga: Puji Kematangan AHY Hadapi Kudeta Demokrat, Pakar Semiotika Bandingkan dengan SBY: Marahnya Berbeda

Menurutnya, sebuah pernyataan saja masih kurang untuk meyakinkan masyarakat, jika tidak ada bukti nyatanya.

Hal itu disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Minggu (7/3/2021).

"Karena berkali-kali pihak istana mengatakan tindakan dari Pak Moeldoko ini tidak berkaitan dengan istana."

"Tapi bahwa kemudian istana yang memberikan kesempatan, peluang, tidak melakukan koreksi, bahkan sekarang tidak melakukan kemunduran kepada yang bersangkutan, sulit memang untuk mengatakan istana bersikap independen dalam kasus ini," ujar Ray Ragkuti.

Ray Rangkuti mengatakan satu bukti yang menandakan bahwa pemerintah ataupun Jokowi tidak terlibat sama sekali adalah dengan cara memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Oleh karena itu salah satu untuk pembuktian kepada publik bahwa istana tidak merupakan bagian dari pelaksanaan KLB di Deliserdang itu ya harus jelas upaya, selain dari statament," kata Ray Rangkuti.

"Salah satunya misalnya menonaktifkan Pak Moeldoko," jelasnya.

Baca juga: Sebut Demokrasi Sedang Dizolimi karena KLB, Politisi Demokrat: Ada Kekuasaan yang Ikut Campur

Sebaliknya, menurut Ray Rangkuti jika seorang Moeldoko masih saja berada di istana maka spekulasi-spekulasi tersebut masih akan terus berkembang.

Dirinya menambahkan, spekulasi akan semakin kencang ketika keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM nantinya mengesahkan Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Apalagi nanti kalau masuk ke Menkumham. Di Menkumham misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable, itu semakin menguatkan sinyal bahwa istana mungkin berada di lingkup peristiwa ini," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)