TRIBUNWOW.COM - Kepala Komunikasi Publik Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB), Razman Arif Nasution menyampaikan pesan dari ketua umumnya, yakni Moeldoko.

Dalam pesan tersebut dikatakan Razman Arif, Moeldoko kembali menegaskan bahwa sikap politiknya itu dilakukan per orangan.

Moeldoko juga menegaskan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo ataupun pemerintah, meskipun dirinya adalah seorang Kepala Staf Presiden (KSP).

Hal itu disampaikan Razman Arif dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Razman Arif Sebut AHY Grasah-grusuh Datangi Kemenkumham soal KLB Demokrat: Mestinya Kami yang Datang

Baca juga: Karena Moral dan Etika, Selain soal Kudeta Demokrat, Gatot Nurmantyo Pernah Tolak Jabatan Menhan

"Ini pesan Pak Moeldoko saya sampaikan, ketika kami rapat. Pak Moeldoko di awal sekali beliau bilang sampaikan kepada publik bahwa yang urusan KLB Partai Demokrat adalah pribadi Jenderal TNI (Purn) Doktor H. Moeldoko, SH.," kata Razman Arif menegaskan.

"'Bukan ada hubungannya dengan pemerintah, tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, maka hilangkan tagar-tagar KSP Moeldoko'," imbuh menirukan ucapan Moeldoko.

Menurut Razman Arif, Moeldoko juga membantah ketika jabatan Ketua Umum Partai Demokrat didapat atas permintaan dirinya.

"Bahwa beliau mengatakan saya ini dipinang dan itu dibuktikan oleh Bang Jhoni Allen, Bang Darmizal, Tri Yulianto, semua mengatakan itu dipinang. Dia tidak pernah datang meminta," tegasnya.

Mendengar pesan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyanggah ketika Moeldoko mengkalim dirinya dipinang.

Herzaky mengatakan bahwa yang benar adalah itu memang murni keinginan dari Moeldoko.

Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan adanya permintaan pertemuan dengan para kader dan pemilik suara sah Partai Demokrat.

Baca juga: Marzuki Alie Masih Berharap Islah Antara AHY dan Moeldoko di Demokrat: Saling Serang Tidak Bagus

"Kalau bicara mengenai dipinang, bagaiamana ceritanya dipinang, kalau kader-kader kami para pemilik suara dipanggil ke Jakarta, diajak ketemu, bicara mengenai bencana katanya," bantah Herzaky.

"Tau-tau di lokasi sudah ada yang namanya Jhoni Allen, kemudian di ruang sebelahnya ketemu dengan Pak Moeldoko," ungkapnya.

Lebih jelasnya lagi dikatakan Herzaky adalah bahwa dalam pertemuan tersebut Moeldoko memang menyatakan diri ingin menjadi ketum Partai Demokrat sekaligus mengkudeta ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Termasuk juga menyatakan tujuannya ingin menjadi ketum Partai Demokrat.

"Di situ muncul diskusi bahwa beliau siap menjadi ketua umum Partai Demokrat, kemudian beliau akan menjadi capres, menggunakan ketua umum sebagai kendaraan politiknya," ungkap Herzaky.

"Jangan kemudian dibalik-balik faktanya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.45:

Jokowi Diminta Buktikan Tidak Terlibat dalam KLB Demokrat

Di sisi lain, sebelumnya, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti tanggapi terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Dilansir TribunWow.com, adanya Moeldoko dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menimbulkan spekulasi bahwa ada keterlibatan pemerintah.

Oleh karenanya, Ray Rangkuti meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan jika memang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.

Baca juga: Immanuel Ebenezer Minta Jokowi Copot Moeldoko, Sebut Bahaya bagi Demokrasi dan Presiden

Baca juga: Puji Kematangan AHY Hadapi Kudeta Demokrat, Pakar Semiotika Bandingkan dengan SBY: Marahnya Berbeda

Menurutnya, sebuah pernyataan saja masih kurang untuk meyakinkan masyarakat, jika tidak ada bukti nyatanya.

Hal itu disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Minggu (7/3/2021).

"Karena berkali-kali pihak istana mengatakan tindakan dari Pak Moeldoko ini tidak berkaitan dengan istana."

"Tapi bahwa kemudian istana yang memberikan kesempatan, peluang, tidak melakukan koreksi, bahkan sekarang tidak melakukan kemunduran kepada yang bersangkutan, sulit memang untuk mengatakan istana bersikap independen dalam kasus ini," ujar Ray Ragkuti.

Ray Rangkuti mengatakan satu bukti yang menandakan bahwa pemerintah ataupun Jokowi tidak terlibat sama sekali adalah dengan cara memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Oleh karena itu salah satu untuk pembuktian kepada publik bahwa istana tidak merupakan bagian dari pelaksanaan KLB di Deliserdang itu ya harus jelas upaya, selain dari statament," kata Ray Rangkuti.

"Salah satunya misalnya menonaktifkan Pak Moeldoko," jelasnya.

Baca juga: Sebut Demokrasi Sedang Dizolimi karena KLB, Politisi Demokrat: Ada Kekuasaan yang Ikut Campur

Sebaliknya, menurut Ray Rangkuti jika seorang Moeldoko masih saja berada di istana maka spekulasi-spekulasi tersebut masih akan terus berkembang.

Dirinya menambahkan, spekulasi akan semakin kencang ketika keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM nantinya mengesahkan Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Apalagi nanti kalau masuk ke Menkumham. Di Menkumham misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable, itu semakin menguatkan sinyal bahwa istana mungkin berada di lingkup peristiwa ini," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)