"Ada narasi yang sangat keliru dari Pak Marzuki Alie terkait dengan bahwa jangan banyak narasi di publik, selesaikan saja di pengadilan," kata Herzaky.

"Jelas-jelas yang sangat sering membuat narasi di publik adalah teman-teman yang sudah dipecat," ungkapnya.

Simak videonya mulai menit ke- 13.00:

Moeldoko Disebut Tak akan Bisa Besarkan Demokrat Tanpa SBY

Dualisme kepemimpinan Partai Demokrat menjadi nyata setelah digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Kepala Staf Presiden (KSP) terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB sekaligus menjadi tandingan ketua umum hasil kongres ke-V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, pengamat politik Hendri Satrio menyebut bahwa keterlibatan Moeldoko hanya memiliki tujuan jangka pendek.

Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/3/2021).

Menurutnya, tidak mudah bagi Moeldoko untuk membesarkan dan mengembangkan nama Partai Demokrat, andai nantinya mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Dirinya menyebut bahwa Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Soal Kisruh Demokrat, Pengamat: Ujian bagi AHY, Godaan bagi Moeldoko, Tes bagi Kemenkumham

Baca juga: KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016

"Saya rasa yang sangat dilupakan oleh Pak Moeldoko dkk stigma atau stampel dari Partai Demokrat ini ya SBY," ujar Hendri Satrio.

"Jadi kalau tanpa SBY, ini bukan Demokrat," imbuhnya.

"Jadi kalau kemudian Pak Moeldoko susah-susah bikin KLB, terus enggak ada SBY-nya, enggak akan bisa mengembangkan atau memperbesar lagi Demokrat," jelasnya.

Oleh karenanya, Hendri Satrio menyebut bahwa langkah yang dilakukan oleh Moeldoko tidak memiliki tujuan jangka panjang.

Ia menyakini hanya untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang.