Isu Kudeta Partai Demorat

Tak Terima Urusan Demokrat sampai Seret Jokowi, Ali Ngabalin: Saya Bukan Juru Bicara Moeldoko

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Terbaru, Ngabalin menolak jika kisruh dalam Partai Demokrat sampai menyeret Istana.

Ngabalin merasa dirinya harus mulai berbicara karena dalam beberapa kesempatan pihak Istana, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), turut disebut.

Ia menegaskan pemerintah tidak ada sangkut-pautnya dengan urusan internal partai politik.

"Saya hadir di sini ketika ada orang yang berbicara, kemudian mengait-ngaitkan KLB dan Moeldoko dengan Istana atau dengan Presiden Joko Widodo," kata Ngabalin.

"Pasti saya lawan, itu pasti saya lawan," tegasnya.

"Kenapa KLB itu berjalan, kenapa Moeldoko terpilih, tidak ada urusan saya. Itu urusan ke Demokrat," tutup Ngabalin.

Lihat videonya mulai menit 5.30:

Ngabalin Heran Partai Demokrat Terus-terusan Singgung Moeldoko

Sebelum Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merasa heran nama Moeldoko terus-terusan disinggung.

Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik mengangkat isu lain yang bermanfaat untuk publik.

Ngabalin menilai isu kudeta partai Demokrat yang tengah ramai dibicarakan saat ini adalah isu rendahan.

Baca juga: Yakin Nama Jokowi Bersih, SBY Berharap Kelakuan Moeldoko terkait Isu Kudeta Demokrat Hanya Fitnah

Hal tersebut disampaikan oleh Ngabalin dalam wawancara secara virtual, bersama jurnalis KompasTV Muhammad Ibrahim, Kamis (25/2/2021).

Awalnya, Ngabalin memberikan saran kepada SBY agar mengangkat isu-isu yang mewakili masyarakat banyak.

Ngabalin merasa heran nama Moeldoko terus-terusan disinggung.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara terkait persoalan di tubuh partainya, terkait adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD). (YouTube/Partai Demokrat)

Menurutnya hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun terhadap masyarakat.

Halaman
123