TRIBUNWOW.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dengan begitu, ada dua kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat, yakni di bawah Ketua Umum Moeldoko dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres ke-V.

Baca juga: Reaksi Andi Mallarangeng Ditawari Max Sopacua Jadi Pengurus di Partai Demokrat Hasil KLB

Baca juga: Jawaban Max Sopacua saat Ditantang Andi Mallarangeng Sebutkan 1 Ketua DPD yang Hadir di KLB Demokrat

Dilansir TribunWow.com, pendiri Partai Demokrat sekaligus pendukung KLB, Max Sopacua mengaku kongres yang dilakukan legal dan sudah sah.

Dirinya juga menyakini bahwa KLB tersebut tidak melanggar hukum dan tidak berhak disalahkan.

"Saya berpijak pada apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud tadi bahwa sebenarnya tidak ada yang salah," ujar Max Sopacua.

Terkait respons dari kubu kepemimpinan AHY yang menyebut sebagai KLB abal-abal dan ilegal, Max Sopacua mengaku memilih tidak memikirkan.

Ia mengatakan akan menyerahkan kepada keputusan pengadilan dan sikap pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Karena proses untuk menyatakan salah dan benar itu ada di tangan pemerintah atau di dalam hukum nantinya, Kemenkumham akan menilai ini legitimasinya di mana," jelasnya.

"Jadi kita tidak perlu memperdebatkan apa yang sudah terjadi."

Max Sopacua dengan tegas menyatakan bahwa KLB di Deliserdang sudah berlangsung.

Baca juga: Prihatin dengan Adanya KLB Partai Demokrat, Marzuki Ali Harapkan AHY Islah dengan Moeldoko

"Katakanlah kalau memang dipersoalkan Pak Moeldoko dll sebagainya, Pak Moeldoko sudah sebagai ketua umum, tidak bisa ditarik lagi," tegasnya.

Mantan wakil ketua umum Partai Demokrat meminta kepada kubu AHY untuk tidak perlu lagi mempersoalkan hasil KLB.

Namun meminta bertanding dalam pengadilan untuk menentukan kepemimpinan yang sah.

"Sekarang tinggal kita berbicara siapa yang akan mendapat legitimasi dari pemerintah, apakah versi KLB yang di Deli Serdang atau tetap berpijak pada apa yang dilakukan Pak AHY," harap Max Sopacua.