TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengambil sikap terkait digelarnya kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam KLB tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum tandingan AHY.

Dilansir TribunWow.com, AHY lantas memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: AHY: Keterlibatan KSP Moeldoko yang Selama Ini Mengelak, Kini Sudah Terang Benderang

Baca juga: Bahas Kudeta, Ruhut Wanti-wanti Demokrat soal Jhoni Allen: Udah Berdarah-darah, Jangan Dirasanin

Dirinya meminta kepada Jokowi atau khususnya kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan apapun keputusan dari KLB tersebut.

Pasalnya menurut AHY, KLB tidak sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.

Sehingga dapat disimpulkan sebagai KLB yang ilegal atau abal-abal.

AHY juga meminta peran dari negara atau pemerintah dalam menegakkan kegiatan yang bersifat inkonstitusional.

Terlebih melibatkan pejabat pemerintah, yakni seorang KSP.

"Saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," pinta AHY.

"Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," tegasnya.

Baca juga: Pernyataan Moeldoko setelah Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat dalam KLB, Sempat Ajukan 3 Pertanyaan

Selain itu, menegaskan sebagai kepemimpinan Partai Demokrat, AHY mengaku tidak akan tinggal diam.

Dirinya mengatakan akan memberikan perlawanan dengan melaporkan KLB tersebut ke penegak hukum.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini, adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang terlibat dalam penyelanggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," kata AHY.

"Kami berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," pungkasnya.

Simak video lengkapnya:

AHY: Keterlibatan KSP Moeldoko Sudah Terang Benderang

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tanggapi digelarnya kongres luar biasa (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dilansir TribunWow.com, AHY menyebut KLB tersebut tidak sah atau ilegal.

Dirinya lalu menyinggung soal keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat (GPK-PD).

Dengan ketersediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut tersebut menandakan Moeldoko memang menjadi pihak eksternal dalam GPK-PD.

Menurutnya, keterlibatan Moeldoko sudah terang benderang dan tidak bisa mengelak lagi.

"Dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang," ujar AHY.

"Terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPK-PD, bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut," ungkapnya.

Baca juga: KLB Demokrat Berujung Bentrok, Massa Kontra AHY Serang Kader Demokrat Pakai Besi dan Kayu

Oleh karenanya, tudingan yang selama ini ditujukan kepada Moeldoko benar adanya.

AHY menambahkan, hal itu membuktikan bahwa persoalan GPK-PD bukan hanya masalah internal dari Partai Demokrat.

"Tentu apa yang disampaikan Moeldoko tadi meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya."

"Yang katanya ia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat," jelas AHY.

Lebih lanjut, menurut AHY, keterlibatan Moeldoko juga diperlihatkan secara jelas ketika peserta KLB memberikan dukungan penuh kepada yang bersangkutan.

Hanya saja AHY menegaskan bahwa jabatan ketua umum Partai Demokrat yang dimiliki oleh Moeldoko adalah abal-abal.

Karena didapat berdasarkan KLB yang tidak sah atau ilegal.

"Jadi bahwa apa yang ia sampaiakn selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)