Ia kemudian lanjut menceritakan bahwa meskipun para kader Demokrat sudah menekan petinggi Demokrat untuk memecat Jhoni Allen, SBY tetap tidak ingin tergesa-gesa.

"Pemecatan Bang Jhoni dan teman-teman itu bukan tindakan emosional tetapi tindakan rasional," kata Jansen.

"Pak SBY ngomong 'jangan dulu, jangan, aku ketemu dulu dengan Pak Jhoni'," ujar Jansen menirukan perkataan SBY.

"Maksudku, inilah spesialnya Bang Jhoni ini, jadi jangan juga di forum ini Bang Jhoni mengecilkan dirinya," imbuhnya.

Jansen mengatakan, kala itu perundingan antara SBY dan Jhoni tidak membuahkan hasil karena Jhoni Allen bersikeras tetap ingin memasukkan aktor eksternal.

Baca juga: Marzuki Alie akan Laporkan Petinggi Demokrat ke Bareskrim: Yang Fitnah Itu Syarief Hasan, Rachland

Simak videonya mulai menit ke-9.30:

Tuntutan Jhoni Allen Tidak Masuk Akal

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 7 kader Partai Demokrat telah dipecat secara tidak hormat, pada Jumat (26/2/2021).

Enam di antaranya diberhentikan karena dianggap sebagai pelaku kudeta Partai Demokrat atau Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat (GPK-PD).

Meskipun demikian, Demokrat mengklaim telah berunding dengan seorang pelaku sebelum memecat mereka tetapi tidak membuahkan hasil.

Baca juga: Dicap Pengkhianat, Demokrat Pecat 6 Kader Ini karena Terbukti Menghasut hingga Mengadu Domba

Pemecatan itu tertuang dalam rilis media yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (26/2/2021).

Pada rilis itu keenam pelaku GPK-PD adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.

Dalam rilis tersebut, Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dikepalai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melakukan diskusi dengan Jhoni Allen Marbun sebelum memecat enam pelaku GPK-PD tersebut.

Tetapi diskusi itu tidak membuahkan hasil lantaran Jhoni disebut meminta agar Demokrat memasukkan kader eksternal melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).

Aktor eksternal itu disebut-sebut hendak menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan untuk masa Pilpres 2024 mendatang.