TRIBUNWOW.COM - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengaku syok atas penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus suap.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Metro Hari Ini, Minggu (28/2/2021).

Diketahui Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah menjadi satu dari tiga tersangka suap pengadaan proyek infrastruktur, Sabtu (27/2/2021) lalu.

Baca juga: Gubernur Nurdin Abdullah Dapat Suap 5 Persen per Proyek Sulsel, KPK Sebut Ada yang Belum Terlaksana

"Tentu kita sangat syok," tutur Andi Sudirman Sulaiman.

"Terutama karena masih kemarin bersama di pelantikan, banyak canda-canda kami bersama," katanya.

Ia menyebut sedang dalam perjalanan ketika menerima kabar yang mengejutkan itu.

Sudirman mengaku tidak menyangka Nurdin akan terseret dalam kasus suap, yang kemudian disebutnya sebagai aib.

"Kemudian Beliau mengamanahkan saya untuk ke Sinjai. Kemudian di perjalanan ada berita dan (saya) sangat syok. Itu di luar dugaan kita semua karena ada proses di vertikal," ungkapnya.

"Tapi paling tidak bahwa semua memiliki sesuatu hal yang bisa kemudian kena kepada semua orang. Semua orang memiliki aib," lanjut adik mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selanjutnya Sudirman meminta masyarakat Sulsel mendoakan proses hukum Nurdin Abdullah serta ketabahan bagi pihak keluarga.

Baca juga: PDIP Sebut Kasus seperti Nurdin Abdullah akan Terus Terjadi: Akan Tetap Gampang Menjebak Pejabat

"Paling tidak kita, bersama masyarakat Sulawesi Selatan dan saya secara pribadi, mendoakan Beliau. Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada Beliau dan seluruh keluarga," ucapnya.

Sudirman menyebut kejadian ini sebagai ujian berat yang menimpa Nurdin dan keluarga.

Sebagai pelaksana tugas gubernur, Sudirman juga merasa diuji.

Setelah mendengar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sudirman mendapat kabar dirinya ditunjuk sebagai pengganti sementara.

"Saya ditelepon Kemendagri pada hari ini. Beliau menyampaikan bahwa secara undang-undang harus tetap berjalan roda pemerintahan," papar politikus 37 tahun ini.