"Kongres jadi-jadian, tidak ada tata tertib, tidak ada pertanggung jawaban keuangan dan program. Bahkan AD/ART 2020 dibuat diluar setelah kongres," kata Yahya.

Yahya menerangkan sebelumnya Demokrat hendak diarahkan menjadi partai modern dan terbuka.

Ia memberi contoh pada Kongres Pertama Partai Demokrat di Bali 2005, banyak kepala daerah yang bergabung.

Akibatnya Demokrat berhasil menang pada Pemilu 2009.

Pendiri Demokrat Pertanyakan Legitimasi AHY sebagai Ketum

Mantan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua mempertanyakan legitimasi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com dalam Prime Talk 'MetroTV, Selasa (9/2/2021), Max Sopacua menyinggung pemilihan ketua umum Partai Demokrat pasca dilepas oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dirinya mengatakan terpilihnya AHY sebagai ketua umum tidak bisa diterima dengan baik oleh semua kader Demokrat.

Baca juga: Ingatkan Moeldoko Dapat Jabatan karena Jasa SBY, Eks KSP: Kalau Suka, Bisa Ditawarin ke Demokrat

Baca juga: Setelah Isu Kudeta Partai Demokrat, Kader Sebut Partainya Semakin Solid: Bersatu Lawan Musuh

Menurutnya, dalam proses pemilihan ketua umum tersebut dilakukan dengan langkah yang tidak biasa dan tidak wajar.

Dirinya mempertanyakan alasan kenapa tidak ada peluang sedikit pun bagi kader-kader lain untuk mengisi posisi ketua umum.

"Ada sebuah sistem yang terjadi ketika adanya pergantian kepungurusan," ujar Max Sopacua.

"Kenapa peluang itu ditutup untuk orang lain?" tanyanya.

Menurut Max Sopacua, posisi ketua umum di Demokrat seperti memang sudah direncanakan untuk diberikan kepada AHY yang notabene merupakan putra mahkota dari SBY.

"Kenapa hanya putranya beliau yang harus dijadikan ketua umum," kata Max Sopacua.

"Bayangkan pada waktu kogers itu yang AHY menjadi ketua umum itu semua orang yang tidak memiliki hak suara disuruh keluar, termasuk para senior," ungkapnya.