TRIBUNWOW.COM - Hasil survei menunjukkan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penerima vaksin Covid-19 tidak banyak menaikkan antusiasme masyarakat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dalam hasil survei nasional oleh Indikator Politik Indonesia pada 1-3 Februari 2021, seperti yang ditayangkan Kompas TV, Minggu (21/2/2021).

Setelah survei, data menunjukkan jumlah warga yang sangat bersedia divaksin sebesar 15,8 persen dan cukup bersedia sebesar 39,1 persen.

Baca juga: WHO Sebut Efek Samping Pasca-divaksin Covid-19 Normal, Kenali Tandanya jika Ada Reaksi Negatif

Lalu kurang bersedia sebesar 32,1 persen, sangat tidak bersedia 8,9 persen, dan tidak jawab sebanyak 4,2 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengaku terkejut dengan hasil survei itu.

Pasalnya, Jokowi adalah penerima vaksin pertama yang mendapat vaksin buatan Sinovac.

"Mengagetkan saya secara pribadi, meskipun surveinya sudah dilakukan setelah presiden sendiri menjadi orang pertama untuk divaksin, itu masih banyak yang tidak bersedia," komentar Burhanuddin.

Ia menunjukkan grafik orang yang tidak bersedia disuntik vaksin total 41 persen.

Padahal survei dilakukan setelah Jokowi menerima vaksin.

Dibandingkan sebelumnya, sebanyak 43 persen orang tidak bersedia divaksin.

"Total 41 persen, (terdiri dari) kurang bersedia atau sangat tidak bersedia," kata Burhanuddin.

"Survei kami di bulan Desember yang kurang bersedia atau sangat tidak bersedia 43 persen," ungkapnya.

"Jadi turun hanya 2 persen," kata pengamat politik tersebut.

Baca juga: Ingatkan Ancaman Pandemi Covid di Indonesia Bisa sampai 10 Tahun, Epidemiolog: Vaksin saat Ini Aman

Burhanuddin menganalisis, Jokowi hanya memberikan efek sebanyak 2 persen dari total orang yang tidak bersedia divaksin.

"Efek Presiden Jokowi ada, tapi efeknya cuma 2 persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia," katanya.

Ia menilai tindakan Jokowi dengan memberi contoh menerima vaksin tidak terlalu signifikan di mata masyarakat.

Menurut Burhanuddin, angka 41 persen masih terlalu besar.

Apalagi ditambah 4,2 persen orang yang masih belum memberikan jawaban tentang kesediaannya.

"Tetapi yang kurang bersedia atau tidak bersedia ini terlalu besar buat saya," kata Burhanuddin.

"Saya kira yang lain juga punya perasaan yang sama, karena masih ada 4,2 persen yang enggak mau jawab," lanjut dia.

Burhanuddin mengkhawatirkan hal ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Diketahui vaksinasi menjadi program unggulan demi mengatasi pandemi Covid-19.

"Jadi 41 persen di bulan Februari bukan angka yang kecil. Ini bisa menjadi masalah karena vaksinasi pada dasarnya untuk kepentingan bersama," tambahnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Epidemiolog: Vaksin saat Ini Aman

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, menjelaskan bahaya menolak vaksin bagi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam Apa Kabar Indonesia di TvOne, Kamis (18/2/2021).

Mulanya, Dicky mengingatkan agar pemerintah bersikap persuasif dan menanamkan pemahaman akan pentingnya vaksin kepada masyarakat.

Baca juga: Rancang Vaksin Nusantara, Ini Penjelasan Eks Menkes Terawan, Klaim Ampuh Buat Kebal Covid-19

Ia juga menegaskan tidak perlu bersikap represif karena akan menimbulkan gelombang penolakan vaksin yang lebih besar.

"Kembali pada secara global, setelah 1970-an itu menyadari bahwa vaksinasi yang harus dibangun adalah vaksin literasi. Inilah yang harus kita bangun dengan strategi komunikasi," kata Dicky Budiman.

Menurut Dicky, proses pembuatan vaksin saat ini sangat aman jika dibandingkan vaksinasi yang dilakukan pada wabah-wabah yang pernah mendunia sebelumnya.

Maka dari itu, ia menilai pemerintah tidak perlu memaksakan penerimaan vaksin secara represif, hanya perlu mensosialisasikan keamanan vaksin tersebut.

"Vaksin saat ini sangat aman. Jauh lebih aman daripada era-era sebelum tahun 2000-an," singgung Dicky.

"Sangat aman dan punya efikasi yang memadai, sehingga tidak ada alasan sebetulnya melakukan mandatory (kewajiban)," jelasnya.

Baca juga: Beda dengan Jokowi, WHO Sebut Vaksin Covid-19 Tak Wajib, Minta Jangan Takut-takuti Masyarakat

Ia memberi contoh Amerika Serikat (AS) telah menghadapi kelompok yang gencar menolak vaksin Covid-19.

Menurut Dicky, hal ini dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat internasional.

Apalagi di beberapa negara diperkirakan pandemi Covid-19 baru akan berakhir 10 tahun mendatang, termasuk di Indonesia.

Maka dari itu, Dicky menyarankan, pola pikir yang harus dibangun adalah program vaksinasi adalah bentuk dukungan menuntaskan pandemi Covid-19 secara global.

"Yang menjadi PR besar, bahkan White House sudah menempatkan bahwa penolakan (terhadap) vaksin, salah satunya ragu-ragu ini sebagai salah satu ancaman public health secara global di 2019, bahkan sampai 10 tahun ke depan," kata Dicky.

"Ini termasuk dalam vaksin Covid-19. Sekali lagi kita tidak bisa memisahkan strategi vaksinasi ini dengan strategi vaksin secara global," tandasnya. (Tribunwow.com/Brigitta)