"Dulu obrolan warung kopi tidak terdengar karena tidak ada medianya. Kritik itu bukan hal baru, kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap jadi kotak pos kritik dari siapapun," jelasnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke- 12.30

JK: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam diskusi virtual PKS yang diunggah ulang di kanal YouTube TvOne, Sabtu (13/2/2021).

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Jokowi lalu menanggapi pernyataan tersebut.

Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari demokrasi.

Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah, menurut JK, bagaimana memastikan sistem demokrasi berjalan

Baca juga: Jokowi Minta Kritik Tuai Debat di Twitter, Ditegur Ernest Prakasa hingga Dibela Ferdinand Hutahaean

"Mimbar ini membahas bagaimana demokrasi berjalan dengan baik tapi efisien?" tanya Jusuf Kalla.

Ia menerangkan situasi saat ini berbeda dengan awal mula reformasi, saat demokrasi benar-benar menjadi sistem yang dipilih bangsa.

"Itu berbeda dengan sebelumnya, awal-awal reformasi," terang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini.

"Maka tentu kita harus memperbaiki sistem demokrasi," lanjut dia.

Ia lalu menyinggung pernyataan Jokowi tentang permintaan dikritik.

Setelah permintaan itu muncul, banyak yang mengkhawatirkan orang yang aktif mengkritik pemerintah justru akan dipolisikan, seperti yang banyak terjadi sebelumnya.