TRIBUNWOW.COM - Menyusul ditolaknya revisi UU Pemilu, maka dipastikan Pilkada serentak 2022 dan 2023 akan ditunda dan dibarengkan dengan Pilpres 2024.

Itu artinya, beberapa pilkada yang akan ditunda di antaranya adalah Pilkada DKI Jakarta (2022), Jawa Barat (2023) hingga Jawa Tengah (2023).

Kondisi tersebut lantas banyak dikaitkan untuk memberikan jalan kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Karena di satu sisi, Gibran sendiri baru saja terpilih menjadi Wali Kota Solo pada Pilkada 2020.

Baca juga: Arief Poyuono Sebut Hanya Gibran yang Bisa Jadi Saingan Berat Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menilai sangat dini membicarakan kemungkinan tersebut.

Selain karena Pilkadanya juga masih 2024, Gibran sendiri juga baru akan memulai pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo.

"2024 itu kan masih jauh, Gibran kan baru terpilih jadi wali kota," ujar Djarot, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (11/2/2021).

"Mari kita beri kesempatan dia membangun Kota Solo," sambungnya.

Lebih lagi menurutnya, kejauhan ketika mengaitkan Gibran dengan Pilkada DKI.

Menurutnya, PDIP belum memikirkan kader-kader yang dipersiapkan di Pilkada 2022 maupun 2023.

Dirinya juga mengingatkan bahwa Jawa Tengah sendiri juga ada Pilgub yang notabene bisa lebih dekat dengan Gibran.

"Ingat loh, 2024 juga ada Pilkada di Jawa Tengah," ucap Djarot.

"Jadi PDI Perjuangan belum berpikir ke arah situ, kita punya mekanisma yang sudah jelas di dalam penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah," jelasnya.

Baca juga: Gibran Tetap akan Kombinasikan Blusukan Online dan Tatap Muka setelah Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut adanya desakan untuk merevisi UU Pemilu dari para oposisi karena ada maksud tertentu.

Dirinya menduga ada kaitannya dengan tokoh-tokoh yang belum mendapatkan panggung politik, seperti halnya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).