TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menganalisis peta politik menjelang pemilihan presiden 2024.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (7/2/2021).

Refly menilai ada sejumlah nama yang diprediksi akan menonjol, apalagi melihat hasil survei elektabilitas terakhir.

Baca juga: Termasuk Anies, Refly Harun Usul Masa Jabatan 3 Gubernur Ini Diperpanjang 2 Tahun: Dapat Bonus Besar

Menurut Refly, salah satu nama yang masih terus eksis dalam dua pilpres terakhir hingga menjelang 2024 adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Jabatan sebagai Menteri Pertahanan memungkinkan Prabowo tetap dalam media exposure yang tinggi," papar Refly Harun.

Berdasarkan survei Indo Barometer, Prabowo disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik.

"Itu menunjukkan bahwa dia punya ekspos atau komunikasi yang baik. Orang memikirkan dia kerja baik di bidangnya, paling tidak pencitraannya baik," komentar Refly.

Selain itu, nama-nama yang dianggap dalam posisi teratas hasil survei saat ini adalah sejumlah tokoh kepala daerah dan menteri.

"Kedua, tentu saja ketika bicara top of the line, pastilah nama-nama itu tidak akan jauh dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno," terang Refly Harun.

"Inilah sesungguhnya 5 besar kalau kita bicara top of the line presiden," terangnya.

Baca juga: Survei Elektabilitas Partai Politik: Demokrat Melesat, PDIP Anjlok, Pengaruh Isu Kudeta?

Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta berada di urutan kedua dari 5 besar.

Refly memprediksi banyak yang masih mendukung Anies Baswedan karena dianggap sebagai tokoh oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kenapa begitu? Sederhana. Anies Baswedan dipersepsikan sebagai antitesis dari kekuasaan yang ada saat ini," terang pengamat politik tersebut.

"Karena itu, mereka yang kecewa dengan pemerintahan Presiden Jokowi pasti menempatkan Anies Baswedan sebagai prioritas," lanjut dia.

Di sisi lain, suara dukungan untuk Prabowo masih terpecah.

Ia dianggap sudah masuk dalam koalisi pemerintahan dengan menerima jabatan menteri.

Namun ia masih memiliki pendukung setia yang memilihnya pada pilpres 2019 lalu ketika melawan Jokowi.

Maka dari itu belum dapat diprediksikan bagaimana sikap pendukungnya kelak pada 2024.

"Sementara Prabowo mixed-up. Dia belum mendapat sepenuhnya pendukung Presiden Jokowi, tapi juga belum sepenuhnya kehilangan pendukungnya. Sehingga nilainya masih tinggi," jelas Refly.

Lihat videonya mulai menit 8.00:

Refly Harun Bahas Kemungkinan Skenario Pilkada 2022

Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022 menuai polemik di sejumlah wilayah.

Dilansir TribunWow.com, pertimbangan utama adalah kemungkinan banyaknya masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022.

Sementara itu, jika dilakukan serentak bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024, kursi kepala daerah akan kosong terlalu lama.

Baca juga: Komentari Cuitan Ekonom yang Bandingkan Era Jokowi dan Orde Baru, Refly Harun: Saya Juga Agak Takut

Pakar hukum tata negara Refly Harun menganalisis kemungkinan skenario pilkada pada 2022 atau jika ditunda hingga 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Minggu (7/2/2021).

"Kalau versi pemerintah yang sudah tercantum dalam Undang-undang Pilkada 2016, yaitu akan dilakukan pemilihan serentak pada 2024," kata Refly Harun.

"Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkampanye tidak mengubah Undang-undang Pemilu," lanjutnya

Jika pilkada dilakukan serentak 2024, maka dapat diselenggarakan setelah pilpres dan pemilihan legislatif (pileg).

"Kalau itu terjadi, maka seperti Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 2022 akan nganggur selama 2 tahun untuk mengikuti pilkada atau pilpres," terang Refly.

"Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil juga nganggur karena mereka berakhir masa jabatannya 2023," paparnya.

Baca juga: Pengamat Soroti Pertemuan Anies-Prabowo: Siapa Diuntungkan dan Dirugikan soal Pilkada atau Pemilu

Sementara kekosongan jabatan, dapat ditunjuk pelaksana tugas (plt).

Namun plt yang nantinya ditunjuk akan terlalu lama memimpin, yakni selama 2 tahun.

Diketahui plt tidak dapat mengambil keputusan strategis karena sesungguhnya tidak memiliki mandat demokratis atau tidak dipilih rakyat secara langsung.

"Skenarionya, tanpa memperhatikan di situ ada Anies, Ganjar, atau Ridwan Kamil, maka kalau pemilu 2024 jauh lebih baik kalau masa jabatannya diperpanjang sampai 2024," komentar Refly.

Pilihan lainnya adalah memperpanjang masa jabatan gubernur atau kepala daerah lainnya sampai 2024, bersamaan dengan pilpres.

Namun konsekuensinya adalah kepala daerah akan mendapat bonus perpanjangan masa jabatan yang besar.

"Memang yang masa jabatannya berakhir semacam Anies Baswedan 2022, itu akan dapat bonusnya besar sekali yaitu 4 tahun. Yang 2023 dapat bonus 3 tahun," tandasnya. (TribunWow.com/Brigitta)