TRIBUNWOW.COM - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus membantah keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Deddy Sitorus menyebut tak ada keuntungan yang bakal diperoleh Jokowi jika melakukan kudeta.

Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Refly Harun Sebut Peluang Moeldoko di Pilpres 2024 Besar jika Pimpin Demokrat: Istana akan Sesak

Baca juga: Refly Harun Bongkar Risiko yang Dihadapi AHY jika Demokrat Dikudeta: Jadi Bukan Siapa-siapa Lagi

Mulanya, Deddy berharap Demokrat menyebutkan semua pihak yang diduga menjadi dalang gerakan kudeta tersebut.

Ia pun menyinggung nama Kepala Kantor Staf presiden (KSP), Moeldoko, yang dituding aktif melakukan kudeta itu.

"Sampaikan pada publik kader mereka yang katanya ketemu Pak Moeldoko lalu bilang direstui presiden, siapa? Di mana?," ucap Deddy.

"Supaya Pak Moeldoko bisa jawab, masa tanyanya ke presiden?"

Deddy lantas menegaskan bahwa Jokowi tak memiliki kepentingan apa pun hingga perlu mengambil alih Demokrat.

Apalagi, disebutnya, Jokowi sudah memasuki periode kedua pemerintahan.

Baca juga: Anggap Moeldoko Tak Jelas Bantah Kudeta Demokrat, Refly Harun soal AHY: Nyerang sebelum Diserang

Baca juga: Herzaky Klaim Ada Aliran Uang di Pertemuan Kader Demokrat dengan Moeldoko, Segini Besarannya

"Coba pakai logika, saya kira orang Demokrat kan enggak orang bodoh ya," ucap Deddy.

"Apalagi Pak SBY kita tahu ahli strategi."

"Apa keuntungan Presiden Jokowi mencampuri urusan Demokrat?," sambungnya.

Ia mengatakan, Jokowi tak perlu mengambil alih Demokrat.

Pasalnya, pemerintahan Jokowi bakal berakhir di periode kedua.

"Beliau sudah pada periode kedua, tidak akan mencalonkan diri lagi," ujar Deddy.

"Beliau sudah punya dukungan super mayoritas di DPR, 80 persen."

"Beliau punya tanggung jawab pada partai politik yang mengusung dia di periode pertama dan kedua."

Karena itu, Deddy menegaskan bahwa Jokowi tak akan mengutus Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat.

Menurutnya, tuduhan tersebut sangat tak masuk akal.

"Tidak mungkin ujuk-ujuk Beliau memikirkan bagaimana mengambil Demokrat, menunjuk orang."

"Tidak mungkin, bahkan anak SD pun saya kira bisa paham itu," tukasnnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit awal:

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ramai diperbincangkan setelah dituding ikut terlibat dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat.

Moeldoko disebut-sebut ingin mengambil alih kepemimpinan ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk digunakan sebagai kendaraan menuju Pilpres 2024 mendatang.

Meski sudah dibantah oleh Moeldoko, pihak dari Demokrat tetap menyakini hal itu atas bukti aduan dari kader-kadernya yang bertemu dengan yang bersangkutan.

Baca juga: Istana Tak Balas Surat AHY soal Kudeta Demokrat, Rachland Nashidik: Pak Jokowi Mau Cuci Tangan?

Baca juga: Bantahan Darmizal saat Didesak Effendi Gazali dan M Qodari soal Pertemuan Moeldoko dengan Demokrat

Dilansir TribunWow.com, menyusul hal itu, Moeldoko dikatakan sudah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief__, Jumat (5/2/2021).

Dirinya juga berharap hal itu menjadi pelajaran bagi Moeldoko dalam berpolitik.

"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," ujar Andi Arief.

Andi Arief juga menjawab soal adanya persoalan internal yang disebut terdapat kader partai yang kecewa atas kepemimpinan AHY.

"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Istana terkait kabar teguran terhadap Moeldoko tersebut.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Jokowi meminta klarifikasi atas keterlibatan pejabatannya.

Terlebih nama Jokowi sendiri juga ikut dicatut lantaran disebut telah memberikan restu.

Namun melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu menjawab surat tersebut.

Alasannya, persoalan tersebut merupakan masalah internal dari Partai Demokrat.

Sehingga tidak berhak mencampurinya.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujarnya, Kamis (4/2/2021), dikutip dari Kompas.com. (TribunWow.com)