Sementara itu klaim AHY bahwa adanya pengambilalihan posisi ketum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan dalam Pemilu 2024.

AHY menyebut terdapat 5 orang, yakni seperti yang sudah diberitakan Tribunnews.com:

- satu kader Demokrat aktif

- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif

- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi

- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu

- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.

Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.

Tanggapan dan Pesan Moeldoko

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan pesan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pernyataannya soal Demokrat, Senin (1/2/2021) lalu.

Moeldoko menjelaskan awal mula isu ini beredar.

Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya.