Simak videonya mulai menit ke- 3.30:

Herzaky: Jangan Dibenturkan AHY Versus Jokowi

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengaku menyesalkan sikap dari pejabat pemerintah, dalam hal ini adalah Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dirinya menyesalkan seorang Moeldoko justru memiliki maksud buruk untuk mengudeta Demokrat.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Bicara 'Official iNews', Kamis (4/2/2021).

Meski begitu, ia meminta untuk tidak mengaitkan atau bahkan membenturkan hal itu dengan pemerintah ataupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait alasan Ketua Umum Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) mengirimkan surat ke Jokowi, menurut Herzaky bukan mengadu atau curhat, melainkan untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan pejabatnya dalam rencana mengambil alih Demokrat.

"Tidak, ini jangan dibenturkan katakanlah antara AHY versus Jokowi atau versus istana atau biru versus merah," ujar Herzaky.

Baca juga: Merasa Difitnah Terlibat Kudeta AHY, Marzuki Alie Peringatkan soal Perpecahan: Bahaya bagi Partai

Baca juga: Andi Mallarangeng Terbahak saat Luhut Ngaku Lupa Pernah Minta Jabatan ke SBY: Lupa Kan Bisa Benar

Begitupun dengan Moeldoko, Herzaky membantah memiliki konflik dengan mantan Panglima TNI tersebut.

Ia mengaku hanya menyayangkan dan menyesalkan langkah yang diambil Moeldoko kaitannya dengan keinginan maju di Pilpres 2024.

"Kalau kami tidak melihatnya seperti itu, kami tidak merasa punya konflik dengan beliau (Moeldoko)," kata Herzaky.

"Hanya yang kami sayangkan kok seperti ini berlakunya, ada pejabat yang dekat dengan presiden, kemudian malah berbicara mengenai agenda pilpres dan mengambil alih kekuasaan dari kepemimpinan yang sah di Demokrat," ungkapnya.

"Itu tidak etis gitu lho," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Herzaky juga mengaku tidak ingin partainya bernasib seperti partai-partai lain yang mengalami perpecahan.

Ia mencontohkan PAN dan PKS.

"Bukan curhat, karena ada praktik-praktik yang terjadi di partai-partai sebelumnya."

"Ini bukan hanya bicara mengenai Demokrat, tetapi mengenai praktik demokrasi di Indonesia."

"Kalau kita diam-diam saja, bisa kejadian seperti Berkarya, atau seperti Golkar dan bahkan pecah kayak PAN dan PKS," jelasnya menutup.(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)