TRIBUNWOW.COM - Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah adanya kewajiban iuran dalam partainya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Prime Talk di Metro TV, Rabu (3/2/2021).

Sebelumnya politikus senior Demokrat, Ahmad Yahya, mengungkap adanya keberatan dari para kader tentang kewajiban iuran di masa kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Andi Mallarangeng Klaim Moeldoko Direstui Jokowi Gulingkan Demokrat, Sandingkan dengan Era Soeharto

Herzaky kemudian membantah adanya kebijakan iuran tersebut.

"Tidak ada iuran yang kami minta dari DPD dan DPC, itu yang saya tahu sampai dengan saat ini," tegas Herzaky Mahendra.

"Apalagi ada keluhan-keluhan," tambahnya.

Dalam tayangan yang sama, sebelumnya Herzaky menegaskan ada kebulatan suara di antara kader-kader yang ada di daerah.

Ia mengaku bingung dengan adanya klaim kebijakan iuran kepada partai.

Diketahui mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengungkap dirinya menerima keluhan terkait iuran kepada kader partai di daerah.

Herzaky justru menyinggung posisi Ahmad Yahya saat ini yang sudah tidak lagi menjabat kepengurusan partai.

Baca juga: Andi Mallarangeng Sebut Moeldoko Tak Cuma Ngopi Santai Bareng Kader Demokrat, Ruhut Sitompul: Halu

"Pada saat dibilang ada keluhan kader, kami bingung, ini kader yang mana? Pak Ahmad Yahya, mohon maaf, beliau juga pernah di kepengurusan saat ini," komentar Herzaky.

"Saya bingung beberapa protesnya terhadap kebijakan baru, katakanlah tidak ada sebelumnya," lanjutnya.

"Kami tidak pernah memungut iuran kepada DPD dan DPC," tegas Herzaky.

Ia justru meminta Ahmad Yahya belajar lebih dalam tentang kepartaian kepada politikus senior sekaligus mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie.

"Kalau dari kami melihat, mendingan beliau itu belajar lagi dengan Pak Marzuki Alie, Pak Ahmad Yahya," pesan Herzaky.

Diketahui Ahmad Yahya mengungkap adanya keluhan teguran itu dalam sebuah konferensi pers.

Ia menyebut pungutan iuran tidak pernah terjadi sebelum masa kepemimpinan AHY.

"Kami selaku pendiri dan senior Partai Demokrat menerima aduan bahwa Dewan Pimpinan Pusat meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan DPC," papar Ahmad Yahya.

"Sehingga menjadi dan menambah beban Partai Demokrat di daerah. Di mana hal tersebut tidak pernah terjadi pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya," ungkap dia.

Lihat videonya mulai menit 21.45:

Jawaban Moeldoko Dituding Ingin Kudeta Demokrat

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko ikut disebut-sebut terlibat dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat.

Tudingan tersebut ditujukan kepada Moeldoko yang dinilai akan digunakan sebagai kendaraan di Pilpres 2024 mendatang.

Menanggapi hal itu, Moeldoko menjawab dengan santai.

Baca juga: Momen saat Moeldoko Tinggalkan Stand Mic, namun Kembali dan Tegaskan Satu Hal soal Kudeta Demokrat

Baca juga: Beberkan Curhatan Kader Demokrat, Ruhut Sitompul: Bilang Orangnya AHY Minta Ini Itu

Menurutnya, persoalannya dengan Demokrat itu merupakan sebuah dinamika yang wajar terjadi di partai politik.

Sehingga dikatakannya bukan menjadi masalah besar, baik bagi Demokrat maupun dirinya sendiri.

Sementara itu soal disebut ingin maju di Pilpres 2024, Moeldoko juga tidak membenarkan.

Ia mengaku sejauh ini hanya fokus pada pekerjaannya mengabdi untuk negara bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terus dibilangin mau jadi presiden, enggak-enggak aja."

"Kerjaan gua setumpuk begini, ngurusin yang enggak-enggak aja," ujar Moeldoko, dalam YouTube KompasTV, Rabu (3/2/2021).

Oleh karenanya, mantan Panglima TNI itu menyebut persoalan adanya gerakan mengambil alih pimpinan Demokrat yang menyeret pejabat pemerintahan merupakan dagelan atau lucu-lucuan.

"Menurut saya, ini kayak dagelan saja, lucu-lucuan, 'Moeldoko mau kudeta', lah kudeta apaan," sebut Moeldoko.

Baca juga: Bandingkan Kondisi Demokrat Dulu dan Kini, Marzuki Alie: Banyak Fitnah, Partai Apa Kok Jadi Begini? 

Lebih lanjut, soal kaitannya dengan Jokowi, Moeldoko mengaku tidak pernah membicarakan hal itu kepadanya.

Karena menurutnya ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan, yakni persoalan pandemi Covid-19.

"Bicara apa? Emang kurang kerjaan apa Presiden saya ajak bicara ini," kata Moeldoko.

"Urusan pekerjaan soal Covid-19 saja enggak karu-karuan, ngapain ngurusin yang enggak penting," jelasnya menutup. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)