TRIBUNWOW.COM - Sejumlah nama pejabat di lingkar pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut terlibat dalam rencana pengambil alihan paksa Partai Demokrat.

Beberapa nama yang disebut di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan, nama-nama itu muncul dari pengakuan para kader Partai Demokrat yang memberikan kesaksian.

Baca juga: Seret Nama Jokowi, Eks Waketum Partai Demokrat Sentil AHY dan Para Kader: Selesaikan secara Elegan

Hal tersebut dijelaskan oleh Herman dalam acara SAPA INDONESIA MALAM Kompas TV, Selasa (2/2/2021).

Mulanya, Aiman selaku host acara menanyakan dari mana Partai Demokrat mendapatkan nama-nama tersebut yang dituduhkan terlibat dalam rencana mengambil alih paksa Partai Demokrat.

"Partai Demokrat meyakini bahwa kedua tokoh ini terlibat?" tanya Aiman.

"Dalam kesaksian para kader itu yang dipanggil ke ruangan yang kemudian disebutkan itu sebagai bagian dari peristiwa untuk mengambil paksa pimpinan Partai Demokrat," jawab Herman,

"Salah satunya disebutkan bahwa, hal ini sudah juga mendapatkan dukungan dari para pejabat tinggi lainnya dan para menteri."

"Sehingga kemudian Ketua Umum (AHY) ingin mengklarifikasi ini kepada presiden," papar dia.

Herman lalu mengungkit klarifikasi Mahfud MD yang disampaikan lewat Twitter.

"Berarti kan sudah terkonfirmasi," ujar Herman.

"Sekarang tinggal mengkonfirmasi kepada eksternal yang kami anggap sebagai pelaku utama."

Selain Mahfud MD, dua tokoh lain yang disebutkan oleh kader Partai Demokrat saat itu adalah Menkumham Yasonna Laoly dan Kepala BIN Budi Gunawan.

"Ini yang dikonfirmasi oleh para saksi yang memberikan kesaksian secara tertulis," ujar Herman.

Mahfud MD Bantah Terlibat

Sementara itu, Mahfud MD tegas membantah terlibat dalam gerakan ambil alih Partai Demokrat.

Nama Mahfud MD terus disebut-sebut sebagai pihak yang turut memberi restu gerakan tersebut.

Lewat akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, ia membantah tudingan yang menyebutnya mendukung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko dituding menggerakkan aksi kudeta Partai Demokrat bersama sejumlah pihak.

Baca juga: Sebut Isu Kudeta Demokrat Sudah Clear, Arief Poyuono Ingatkan Elite Politik soal Pandemi Covid-19

Isu gerakan ambil alih itu muncul setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers.

Dalam konferensi pers tersebut, AHY mengatakan, ada gerakan ambil alih posisinya sebagai petinggi partai.

Untuk meluruskan semua tudingan, Mahfud MD pun menuliskan cuitan di akun Twitter-nya, Selasa (2/2/2021).

"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," tulis Mahfud MD.

Karena itu, Mahfud MD menyebut tak mengetahui apa pun soal gerakan tersebut.

Apalagi, membicarakannya dengan Moeldoko.

"Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain," sambung Mahfud MD.

"Terpikir sj tdk, apalagi merestui."

Mahfud MD pun melanjutkan penjelasannya di kolom komentar.

Menurut Mahfud MD, mustahil kepemimpinan partai besar seperti Demokrat mudah diambilalih.

Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD merasa tak punya hak memberi restu pada gerakan ambil alih tersebut jika memang ada.

"Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu," cuit Mahfud MD.

"Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu."

"Yg penting internal PD sendiri solid."

Cuitan Mahfud MD itu pun ditanggapi oleh eks Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie.

Ia menyarankan AHY untuk mundur dari posisi jika tak mampu memimpin partai.

Selain itu, ia juga menyebut AHY tak perlu melempar fitnah ke pihak lain.

"Takut akan hantu, terpeluk dg setan. Tidak siap.memimpin partai, sebaiknya mundur daripada firnah kanan kiri, masuk neraka," komentar Marzuki Alie lewat akun Twitter @marzukialie-MA.

"Sy anti dinasty, itu janji sby."

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Manfaatkan Demokrat untuk Jadi Capres 2024, Herman: Sudah Menyebut Nama

Simak video selengkapnya mulai menit ke-6.00:

(TribunWow.com/Anung/Tami)