TRIBUNWOW.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi bantahan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait isu kudeta partai.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam Kabar Petang di TvOne, Selasa (2/2/2021).

Diketahui sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sekelompok orang yang hendak berbuat makar terhadap partainya.

Baca juga: Alasan Demokrat Surati Jokowi terkait Kelakuan Moeldoko, Andi Mallarangeng: Prosedur dari Pak Lurah?

Satu di antara nama yang disebut-sebut adalah Moeldoko yang kini memangku jabatan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pihak Demokrat lalu mengirim surat kepada Jokowi untuk memberitahukan upaya kudeta tersebut.

"Kami ingin menyampaikan informasi ini langsung kepada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi tidak mendengarnya dari publik atau sumber-sumber yang tidak jelas," jelas Herzaky Mahendra Putra.

Ia mengaku khawatir karena Moeldoko menjabat posisi yang penting dan dekat dengan Jokowi.

"Karena bahayanya ini adalah pejabat dekat beliau, oknum kalau kami sampaikan, yang berusaha melakukan pengambilan paksa partai politik yang punya hak dalam demokrasi," ungkit Herzaky.

Selain itu, hal yang membahayakan adalah isu kudeta ini turut menyeret nama pejabat tinggi negara, menteri, bahkan Jokowi sendiri.

Herzaky mengaku pihak Partai Demokrat khawatir isu kudeta ini tidak dapat diredam.

Baca juga: Seret Nama Jokowi, Eks Waketum Partai Demokrat Sentil AHY dan Para Kader: Selesaikan secara Elegan

Maka dari itu AHY memutuskan untuk langsung memberitahukan keadaan partainya melalui surat kepada Jokowi.

Diketahui Moeldoko sempat mengakui dirinya bertemu dengan beberapa tokoh Partai Demokrat yang diduga menjadi dalang kudeta.

Meskipun begitu, ia mengaku tidak ada pembahasan tentang upaya kudeta dalam pertemuan itu.

"Kalau saya melihat Pak Moeldoko membantah agak bingung juga," komentar Herzaky.

Ia juga menyoroti sikap Moeldoko yang langsung pasang badan agar Jokowi tidak terkena isu-isu miring.

Menurut Herzaky, pernyataan itu justru menjadi bukti pengakuan Moeldoko.

"Statement Pak Moeldoko di awal bilang, 'Jangan ganggu Pak Jokowi. Ini Moeldoko, bukan Pak Jokowi'," singgung Herzaky.

"Saya agak bingung, itu 'kan namanya pengakuan ini urusannya Pak Moeldoko, padahal kita belum bilang secara langsung," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit 0.30:

Eks Waketum Partai Demokrat: Selesaikan secara Elegan

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menegur ketua umum partai yang saat ini menjabat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Selasa (2/2/2021).

Diketahui sebelumnya AHY menyebut ada percobaan kudeta dari dalam dan luar Partai Demokrat.

Baca juga: 2 Alasan AHY Gelar Konpers soal Isu Kudeta Partai Demokrat: Pertama Mengklarifikasi kepada Presiden

Pernyataan itu turut menyeret pejabat tinggi yang kini berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menanggapi hal itu, Max Sopacua menilai Moeldoko berhak mengemban jabatan apapun sesuai yang diberikannya, bahkan jika ingin mengajukan diri sebagai presiden.

"Saya kira Jokowi juga sebagai presiden harus merestui apa yang diinginkan Pak Moeldoko kalau mau menjadi calon presiden," komentar Max Sopacua.

Selain itu, ia juga beranggapan Moeldoko berhak memilih partai pengusungnya jika benar ingin maju sebagai calon presiden.

"Sekarang perahu mana yang mau digunakan Pak Moeldoko tergantung Pak Moeldoko sendiri. Semua perahu mungkin akan menuju ke dia sebagai penumpang, tetapi dia akan memilih," terang Max.

Diketahui setelah mengumumkan isu tersebut, AHY mengirim surat kepada Jokowi untuk membahas kudeta.

Max menilai tidak ada kaitannya Jokowi dengan Partai Demokrat.

Baca juga: Mantan Demokrat, Ferdinand Hutahaean Benarkan Nama Dalang Kudeta Sejak Dulu, Benar Ada Nazarudin?

"Kalau dimintakan sifat kejujuran dari Pak Moeldoko maupun dari Pak Jokowi, saya pikir tidak relevan," ungkap Max.

"Untuk apa kita minta jawaban dari Pak Jokowi? Enggak ada urusannya Pak Jokowi dengan Partai Demokrat," tegas dia.

Selain itu, Max menilai, Jokowi sudah memahami posisi Partai Demokrat berada di luar koalisi pemerintahan, sehingga tidak ada gunanya ikut campur dalam urusan internal partai.

"Kecuali Partai Demokrat mau masuk ke dalam koalisi itu," ungkit Max Sopacua.

Ia menyebut isu kudeta itu adalah urusan internal partai, sehingga AHY harus berupaya menyelesaikannya bersama kader-kader Partai Demokrat.

"Saya minta teman-teman selesaikan di dalam. Teman-teman Partai Demokrat, selesaikan di dalam secara elegan," tegas Max.

"Jangan terlalu banyak melibatkan ke orang luar," tambah dia. (TribunWow.com/Brigitta)