TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menanggapi masalah kudeta Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu mengatakan persoalan tersebut justru menjadi keutungan bagi Demokrat untuk menaikan elektoral.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Sapa Indonesia Malam, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Soal Kudeta Demokrat, Deddy Sitorus Sebut Permainan Politik: Tak Ada Urgensinya dengan Jokowi

Baca juga: Soroti Sikap AHY Melebih-lebihkan Isu Kudeta Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Dari Dulu Sudah Ada

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin mulanya menanggapi soal apakah isu tersebut memang ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika memang ada gerakan untuk mengambil alih Demokrat, Burhanuddin memastikan itu bukan didalangi oleh Jokowi.

"Kalau kita lihat sebagai Presiden periode kedua, sebenarnya Presiden Jokowi sudah tidak bisa maju di Pilpres 2024," ujar Burhanuddin.

"Kedua kekuatan di parlemen sudah sangat kuat yaitu 80 persen lebih."

"Artinya secara kalkulasi politik Presiden Jokowi tidak membutuhkan lagi Partai Demokrat," jelasnya.

Meski begitu menurutnya, karena yang disebut adalah istana dan pejabat di lingkaran Jokowi, menurut Burhanuddin ada kemungkinannya.

"Tetapi apakah Jenderal Moeldoko tidak butuh Partai Demokrat, ini lain soal," kata Burhanuddin.

"Kalau kita lihat kerangka 2024 itu baru masuk bahwa memang sangat mungkin ada kepentingan orang per orang untuk menggunakan Demokrat untuk 2024," terangnya.

Baca juga: Tak Terima, Marzuki Alie Komplain ke SBY setelah Disebut Ikut Kudeta Demokrat: Enggak Ngerti Apa-apa

Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan kepada Moeldoko maupun pejabat istana lainnya, Burhanuddin menyebut hal itu justru memiliki keuntungan tersendiri bagi Demokrat.

"Dan pada titik ini sebenarnya masuknya Pak Moeldoko dalam kisaran isu yang disebut sebagai kudeta itu secara tidak langsung juga mengangkat atau mengatrol Partai Demokrat," ungkapnya.

"Jadi saya sebut memang ada keuntungan secara elektoral dengan menaikan suara Partai Demokrat sebagai kekuatan oposisi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-11.10:

Deddy Sitorus Sebut Permainan Politik

Di sisi lain, politisi Partai PDI Perjuangan, Deddy Sitorus juga memberikan pernyataan terkait gerakan untuk mengudeta atau mengambil alih Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, Deddy Sitorus menilai persoalan yang terjadi di tubuh Demokrat saat ini tidak lebih dari sekedar permainan politik.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Sapa Indonesia Malam, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Soroti Sikap AHY Melebih-lebihkan Isu Kudeta Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Dari Dulu Sudah Ada

Pada kesempatan itu, Deddy Sitorus mempersolakan sikap Demokrat ataupun Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang justru melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam persoalan internal partainya.

"Menjadi aneh ketika kemudian terseret-seret ke Pak Presiden dan pejabat penting pemerintahan lain," ujar Deddy Sitorus.

"Pak AHY memang tidak menyebut, hanya mengatakan orang di lingkaran istana," imbuhnya.

"Tapi kemudian kader-kader Demokrat menebar segala macam di media sosial, sehingga membuat gaduh."

Dirinya memastikan bahwa selama ini hubungan antara Jokowi dengan AHY maupun dengan mantan ketum Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terjaga dengan baik.

Oleh karenanya, ia menyayangkan sikap Demokrat yang menggembor-gemborkan isu tersebut yang akhirnya justru membuat Jokowi ikut terkena tudingannya.

"Komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak SBY dan Mas Agus kan cukup baik," kata Deddy Sitorus.

"Tapi yang terjadi dalam dua hari ini adalah penghakiman, terori konspirasi bahwa seolah-olah Pak Jokowi ada di belakang semua ini."

Baca juga: Seret Nama Jokowi, Eks Waketum Partai Demokrat Sentil AHY dan Para Kader: Selesaikan secara Elegan

Deddy Sitorus menegaskan bahwa tidak ada kaitannya masalah kudeta Demokrat dengan Jokowi.

Menurutnya jika tudingan tersebut akan digunakan untuk Pilpres 2024, Jokowi sendiri sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri.

Sedangkan jika tudingan tersebut dimaksudkan untuk dukungan parlemen, Jokowi disebut juga sudah mempunyai oposisi yang kuat.

"Saya sudah katakan tidak ada urgensinya Pak Jokowi pada periode kedua hendak mengambil Partai Demokrat," kata Deddy Sitorus.

"Untuk dukungan parlemen beliau sudah di atas 70 persen dan hampir 80 persen."

Lebih lanjut, Deddy Sitorus mempertanyakan alasan AHY yang mengirimkan surat kepada Jokowi yang memintanya untuk memberikan klarifikasi.

Menurutnya, lebih tepat AHY bisa menemui langsung Jokowi.

"Kalau sudah klarifikasi kenapa (diungkapkan) sebelum ada jawaban resmi dari Pak Jokowi," tanya Deddy Sitorus.

"Jadi ini adalah murni isu politik yang memang benar-benar diorkestrasi sedemikian rupa untuk level ride Pak AHY atau Demokrat," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)