TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali mengungkit momen awal Covid-19 masuk di Indonesia.

Ia mengklaim sebagai orang pertama yang mewanti-wanti soal bahaya virus asal China tersebut.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube metrotvnews, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Tampik Isu Tak Mampu Urusi Covid-19 di DKI, Anies Baswedan: Tantangannya Besar, tapi Kami Bersiap

Baca juga: Sebut 24 Persen Pasien Luar Daerah Isi RS di Jakarta, Anies Baswedan: Bukan Bagian Persiapan Kita

Mulanya, Anies membantah sudah kewalahan menangani Covid-19 di DKI.

"Jadi kalau disebutkan angka keterisian rumah sakit 86 persen, 84 persen," ujar Anies.

"Kalau itu hanya warga DKI maka itu 60 persen, karena 24 persen itu di luar Jakarta."

"Mengapa terjadi? Karena ada masalah kapasitas," tambahnya.

Anies menyebut kini DKI tengah kekurangan tenaga kesehatan untuk menangani Covid-19.

Menurut dia, Pemprov DKI sudah memersiapkan diri menangani lonjakan kasus ini.

Baca juga: Penjelasan Anies Baswedan soal Isu Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat: Tidak Sedikitpun Bergeming

Baca juga: Desakan Mundur Ali Lubis ke Anies, Gembong Warsono: Mungkin Dianggap Pak Anies Lahir dari Rahim PKS

"Bukan jumlah tempat tidur saja, tapi juga tenaganya," kata Anies.

"Itulah yang perlu didukung, ini di luar wilayah DKI."

"Kalau itu adalah wilayah DKI pasti bagian persiapan kita," lanjutnya.

Persiapan itu, disebut Anies, sudah dilakukan sejak 2019 lalu.

Ia lantas membeberkan peningkatan fasilitas kesehatan di Ibu Kota.

"Karena dari tahun lalu kita melakukan konversi," ucapnya.

"Bayangkan dari 8 rumah sakit lalu menjadi 30-an rumah sakit lalu jadi 80-an rumah sakit dan sekarang 101 rumah sakit."

Anies menyebut, peningkatan fasilitas kesehatan itu tak bisa dilakukan secara mendadak.

Karena itulah, Anies mengklaim Pemprov DKI benar-benar sudah memersiapkan diri menangani lonjakan Covid-19.

"Itu tidak bisa mendadak dan harus dengan pandangan 'Ini panjang'," tutur Anies.

"Tapi kalau kita melihat pandemi bilangnya 'Ini sebentar lagi selesai', efeknya tidak bersiap untuk panjang."

"Kami dari awal sudah mengatakan ini genting."

Lebih lanjut, Anies pun mengungkit momen awal masuknya Covid-19 di Indonesia.

Ia menyebut wanti-wanti yang sempat dilayangkannya dulu tak bertujuan menakut-nakuti warga.

"Saya ingat ketika saya bilang 'Genting', banyak yang bilang (saya) menakut-nakuti."

"Tidak, ini sudah setahun kemudian dan kita masih menghadapi pandemi ini," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-6.34:

Bima Arya: Saya Kurang Paham

Sebelumnya menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku kurang begitu paham maksud pernyataan dari Anies Baswedan yang disampaikan oleh wakilnya tersebut.

Bima Arya menganggap bahwa maksud dari pernyataan itu adalah lebih untuk meningkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, khususnya DKI Jakarta.

"Saya kira kalau konteksnya adalah meningkatkan koordinasi saya sangat sepakat, memang itulah yang terjadi," ujar Bima Arya, dikutip dari acara Sapa Indonesia Malam, Minggu (24/1/2021).

"Kita ini setiap minggu rutin koordinasi, kadang dipimpin oleh Pak Menko, kadang Mas Anies koordinasi juga dengan Gubernur Jabar," jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini koordinasi antara pusat dengan DKI Jakarta dan beberapa daerah irisan dengan Jawa Barat dan Banten cukup baik.

Baca juga: Tinjau Kolong Jembatan yang Pernah Dikunjungi Risma, Anies Baswedan: Sekarang Lebih Bagus

"Dan saat ini ada dua hal yang kita tingkatkan terus koordinasinya. Pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan yaitu mengurangi mobilitas warga dengan menjelaskan kebijakan jam operasional," kata Bima Arya.

"Yang kedua adalah koordinasi terkait dengan sistem rujukan, kita perlu sama-sama memastikan bahwa warga ini bisa disalurkan untuk mengisi tempat tidur," imbuhnya.

Oleh karenanya, ia mengaku kurang paham dengan adanya pernyataan bahwa Pemprov DKI ataupun Anies meminta kepada pemerintah pusat supaya mengambil alih penanganan Covid-19, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Dirinya lebih berpikiran bahwa maksud dari Anies adalah meminta supaya adanya peningkatan koordinasi bukan lantas menyerahkan kepada pusat.

"Tetapi ketika dikatakan mengusulkan agar pusat mengambil alih, ini yang terus terang saya kurang paham," terangnya.

"Saya lihat mungkin media yang salah tanggap, mungkin yang dimaksud Provinsi DKI Jakarta mungkin adalah meningkatkan koordinasi, bukan mengambil alih," jelasnya.

"Kalau mengambil alih kan agak panjang urusannya, ada rantai birokrasi yang dipangkas, ada kewenangan yang disesuaikan dan lain-lain," pungkasnya. (TribunWow)