TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mohammad Mahfud MD, mengungkapkan fakta bahwa Depdikbud pernah melarang murid memakai busana muslim, jilbab.

Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang kini disebut Kemendikbud, melarang siswi memakai jilbab itu terjadi antara tahun 1970an dan 1980an.

Berdasarkan data, pada masa itu setidaknya ada lima orang yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). 

Baca juga: Komentar Eks Walkot Padang soal Kewajiban Pemakaian Jilbab bagi Siswi Non-muslim: Ini Kasus Kecil

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut Kewajiban Berjilbab di SMKN 2 Padang Bentuk Intoleransi: Tidak akan Mentolerir

Kelima orang Mendikbud itu adalah Mashuri Saleh (1968-1973), Sumantri Brodjonegoro (Maret 1973-Desember 1973), J.B. Sumarlin (ad-interim, Desember 1973-Januari 1974), Syarief Thayeb (1974-1978), dan Daoed Joesoef (1978-1983).

Saat ini, berbusana muslim dan memakai jilbab telah diperbolehkan bagi para anak sekolah dan bahkan telah menjadi tren atau mode.

Meski demikian, kata Mahfud MD, jangan sampai ada kebijakan justru memaksa siswi nonmuslim memakai jilbab di sekolah.

Kesetaraan Sekolah Agama dan Sekolah Umum

Mahfud MD juga menjelaskan terkait perkembangan kebijakan yang menyetarakan sekolah agama dan sekolah umum. 

Menurut Mahfud MD, tahun 1950an, Menteri Agama Wahid Hasyim (NU) dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Bahder Johan (Masyumi) membuat sebuah kebijakan bersama.

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut Kewajiban Berjilbab di SMKN 2 Padang Bentuk Intoleransi: Tidak akan Mentolerir

Dalam pandangan kedua menteri itu, sekolah umum dan sekolah agama mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial yang sama. 

"Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi2 penting di dunia politik dan pemerintahan," ujar Mahfud.

Dalam pandangan Mahfud MD, kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum sekarang menunjukkan hasil yang bagus.

Banyak pejabat  tinggi di kantor pemerintah, termasuk di TNI dan Polri, yang diisi oleh kaum santri.

Mainstream keislaman mereka adl "wasarhiyah Islam": moderat dan inklusif.

Simak cuitan Mahfud MD berikut ini.