Tidak hanya itu, ia menilai sistem ambang batas ini akan merugikan warga negara secara keseluruhan.

"Padahal kita punya hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik," kata Hanta.

"Sehingga kita tereduksi hak kita," jelasnya.

Lebih lanjut, sistem yang dikritik Refly Harun itu dinilai akan membatasi gerak calon-calon pemimpin yang sebetulnya dapat diandalkan, tetapi tidak mendapat dukungan partai.

"Kedua, yang mengalami kerugian politik adalah orang-orang yang ingin menjadi calon presiden. Tidak mempunyai jejak politik tapi punya capable, dia jejak yang kuat, mereka juga mengalami kerugian politik," papar Hanta

"Misalnya ada partai yang besar, dia sulit menerobos di sana. Untuk mengikuti partai lain tidak bisa," jelasnya.

"Beda kalau ada 10 partai atau pipa alternatif yang menjadi jalur untuk pencalonan, tambah pengamat politik ini.

Lihat videonya mulai menit 7.00:

Refly Harun Menganalisis Pemilihan Sandiaga Uno sebagai Menparekraf

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentarnya terkait masuknya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno di Kabinet Indonesia Maju.

Sandiaga Uno dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Rabu (23/12/2020).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut bahwa situasi tersebut tidak terlepas untuk agenda politik pada 2024 mendatang.

Baca juga: Sandiaga Uno Kini Nyusul Prabowo Subianto Jadi Menterinya Jokowi: Refly Harun: Which is Good

Baca juga: Analis Politik Sebut Ada Alasan Lain Jokowi Tunjuk Risma dan Sandiaga: Bukan Hanya soal Kapasitas

Menurutnya, hal itu untuk tetap menjaga hubungan baik antara Partai PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra.

"Ini menarik, tentu direkrutnya Sandiaga Salahuddin Uno tidak hanya terkait bahwa kompensasi bagi Partai Gerindra," ujar Refly Harun.