TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun buka suara soal calon kapolri baru.

Dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (10/1/2021). ia berharap kapolri baru tak berpihak pada siapa pun.

Refly lantas menyinggung soal kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

"Ini penting ya bagaimana kapolri ke depan lebih independen mau mengungkap hal-hal yang masih menjadi pertanyaan besar publik," jelas Refly.

Baca juga: Singgung Tito dan Badrodin, Pengmat Ungkap Harapan untuk Calon Kapolri Baru: Tak Lagi Bikin Maklumat

Baca juga: Ungkap Kekurangan Idham Aziz, Pengamat Politik Harap Calon Kapolri Baru Punya Kelebihan Ini

Ia berharap kasus penembakan enam laskar FPI bisa segera terungkap.

Pasalnya, Refly menduga adanya pelanggaran hak asasi manusia.

"Misalnya soal kematian enam laskar FPI yang empat di antaranya sudah ditengarai sebagai pelanggaran hak asasi manusia," tutur Refly.

"Tinggal tergantung apakah ada struktur yang menggerakkannya atau tidak."

"Bagaimana kapolri atau polri ke depan jauh lebih independen dari kepentingan politik."

Lebih lanjut, Refly menilai kapolri selama ini selalu berpihak pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 5 Calon Kapolri dari Eddy Pramono hingga Arief Sulistyanto, Siapa Paling Kaya?

Baca juga: Soal Sosok Pengganti Kapolri Idham Azis, Mahfud MD Angkat Bicara: Belum Ada yang Final

Pasalnya, ia melihat banyak orang yang menentang Jokowi akhirnya masuk penjara.

"Karena terkesan bahwa kepolisian dianggap sering memproses orang-orang yang tidak pro pada Jokowi dan mengritik Jokowi," tutur Refly.

"Sementara at the same time mereka yang pro Jokowi boleh komentar apa pun dan tidak ada konsekuensi apa-apa."

"Padahal komentarnya juga sering kali semacam penghinaan."

Terkait hal itu, Refly pun mengungkit penunjukan Tito Karnavian sebagai kapolri.

Ia juga menyebut tak ada konflik dalam pemilihan kapolri selanjutnya.

"Sebenarnya dibandingkan dengan penunjukkan Tito Karnavian kemudian sebelumnya ada mantan Kapolda mtero Jaya juga."

"Relatif saat ini tidak terlalu ada gonjang-ganjing yang luar biasa terkait penunjukan kapolri baru."

"Karena yang diajukan mereka yang betul-betul menjabat sebagai komisaris jenderal dan tidak dipaksakan," tutupnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-1.42:

Ungkap Kekurangan Idham Aziz

Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi mengatakan ada kekurangan dari sosok Idham Aziz yang nantinya harus dimiliki oleh calon Kapolri baru.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis (tengah) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020). (Dok. Divisi Humas Polri)
Baca juga: Profil 5 Calon Kapolri yang Diserahkan ke Jokowi, Ada Nama Boy Rafli Amar hingga Listyo Sigit

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 5 Calon Kapolri dari Eddy Pramono hingga Arief Sulistyanto, Siapa Paling Kaya?

Dilansir TribunWow.com dari acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Jumat (8/1/2021), Muradi menyebut kekurangan dari Idham Aziz adalah minimnya tampil di publik.

Meski diakui hal itu sudah menjadi karakter Idham Aziz, Muradi menilai sebagai Kapolri harusnya bisa lebih banyak berbicara dalam kaitannya dengan persoalan di Tanah Air.

"Saya kira satu tahun terakhir Pak Idham ini ada satu yang kurang. Kurangnya itu adalah menurut saya tampilnya beliau kurang sekali," katanya," ujar Muradi.

"Saya kira itu tidak cukup pas sebagai Kapolri kan orang di depan dia harus membangun citra, itu yang tidak terjadi," jelas Muradi.

Oleh karenanya, kepada Kapolri yang baru, Muradi menginginkan sosok yang bisa memiliki kelebihan untuk banyak tampil atau berbicara di publik.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 5 Calon Kapolri dari Eddy Pramono hingga Arief Sulistyanto, Siapa Paling Kaya?

Menurutnya hal itu sangat dibutuhkan oleh seorang Kapolri untuk mendapatkan persepsi baik dari masyarakat.

"Jadi saya kira Kapolri ke depan harus bisa mengambil momen-momen tersebut karena menyangkut persepsi publik," harapnya.

"Maksud saya dari nama yang beredar memang orang-orang yang biasa tampil di publik."

Baca juga: Soal Sosok Pengganti Kapolri Idham Azis, Mahfud MD Angkat Bicara: Belum Ada yang Final

Lebih lanjut, Muradi menjelaskan mekanisme dalam pemilihan Kapolri.

Dirinya menilai ada dua mekanisme dalam pemilihannya yakni berdasarkan politik dan profesional.

Ia berharap dua hal tersebut memiliki porsi yang seimbang dan sejalan, jangan hanya mengedepankan masalah politik ataupun sebaliknya.

"Dua ini harus iramanya sama, kalau enggak ini akan mempengaruhi persepsi publik terkait posisi Polri itu sendiri," jelasnya menutup. (TribunWow/Jayanti Tri Utami/Elfan Fajar Nugroho)