TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Ujang Komarudin menganggap Menteri Sosial Tri Rismaharini tengah memersiapkan diri menuju Pilkada DKI Jakata 2022.

Tak hanya itu, ia juga menduga Risma bakal mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Pengamat Politik, Ujang Komarudin menganggap Menteri Sosial Tri Rismaharini tengah memersiapkan diri menuju Pilkada DKI Jakata 2022.

Dalam kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Kamis (7/1/2021), Ujang menyayangkan langkah Risma blusukan di DKI Jakarta.

Baca juga: Jadi Menteri, Risma Disebut bakal Maju di Pilpres 2024, Refly Harun: Pesaing Berat Anies Baswedan

Baca juga: Risma Blusukan, Refly Harun Sebut Tak Cuma Gubernur DKI yang Malu, tapi Juga Jokowi: Saingi Anies

Menurut dia, Risma seharusnya tak sendirian melakukan blusukan.

"Kan alangkah lebih elegan, lebih cantik, lebih indah ketika bisa bekerja bersama-sama," ujar Ujang.

"Bukan mementingkan ego pribadi."

"Jadi kalau kita bekerja demi bangsa dan negara untuk impelementasi visi misi presiden ya bersama-sama."

"Ajak gubernurnya, ajak wali kotanya, ajak camatnya, lurahnya untuk sama-sama blusukan," lanjutnya.

Karena itulah, Ujang melihat ada unsur politis di balik blusukan Risma di DKI.

Ia pun langsung menyinggung soal Polkada DKI 2022 hingga Pilpres 2024 mendatang.

"Melihat, langsung dikatakan, langsung dieksekusi," kata Ujang.

"Sebenarnya nilai politisnya di situ."

"Nanti lihat saja bagimana manuver ini semakin kencang untuk persiapan 2022 atau 2024 nanti."

Baca juga: Sebut Blusukan Risma sebagai Manuver Politik, Pengamat: Bisa Didukung Menjadi Gubernur DKI di 2022

Baca juga: Mensos Risma Dituduh Pencitraan Gara-gara Blusukan, Pengamat: Enggak Salah, Mereka Cuma Bosan Saja

Terkait hal itu, Ujang kembali teringat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta.

Ia bahkan membongkar percakapan Jokowi dengan seorang temannya.

"Saya punya keyakinan itu, mohon maaf ya," kata Ujang.

"Saya ingat Pak Jokowi ketika mau maju sebagai gubernur DKI dia mengatakan."

"'Menang enggak saya kalau maju gubernur?'."

Menurut Ujang, banyaknya orang Jawa di DKI Jakarta menentukan keberhasikan Jokowi kala itu.

Dan hal itu kembali dilihatnya dari sosok Risma.

"Dia katakan 'Menang Pak Jokowi, Pak Jokowi orang Jawa, orang Jawa banyak di DKI ditambah etnis yang lain'," kata Ujang.

"'Harus ambil wakil yang mana? Ambil wakilnya dari kelompok yang lain'."

"'Dari kelompok, mohon maaf, dari agama tertentu, Pak Ahoklah', menang kan itu."

"Bu Risma itu, mohon maaf, dia orang Jawa."

"Pemilih di DKI orang Jawa banyak, di samping teman-teman dari Betawi, Sunda dan lain-lain," tutupnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-1.15:

Rocky Gerung Sebut Tak Seharusnya Risma Turun ke Jalan

Di sisi lain, sebelumnya pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan berbeda soal aksi blusukan Mensos Risma.

Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Rabu (30/12/2020), dirinya menyebut bahwa Risma tidak perlu melakukan hal seperti itu.

Meski mengakui bahwa hal itu merupakan gaya kepemimpinan Risma saat masih menjadi Wali Kota Surabaya, Rocky Gerung mengatakan tidak perlu lagi dilakukan setelah menjabat sebagai menteri.

Karena menurutnya, sebagai seorang menteri maka tugasnya adalah membuat dan mengatur kebijakan publik atau lebih bersifat konseptual bukan kontekstual.

"Itu kan sesuatu bawaan dari Bu Risma ingin selalu mengatur hal yang konkrit," ujar Rocky Gerung.

"Padahal sebetulnya menteri itu dia mengatur kebijakan bukan hal yang ada di jalan," jelasnya.

"Wali kota iya, menteri kan tidak."

Baca juga: Disinggung Tak Ada Background Kesehatan, Budi Sadikin Lempar ke Najwa Shihab: FH UI Bisa Jadi Anchor

Oleh karenanya, Rocky Gerung menilai kurang tepat ketika menteri lebih banyak bertugas secara kontekstual dengan turun di lapangan.

"Menteri itu enggak boleh begitu, dia mesti hasilkan public policy bukan mengatur publik," kata Rocky Gerung.

Lebih lanjut, dirinya justru meminta kepada Risma supaya lebih fokus untuk membereskan birokrasi di Kementerian Sosial (Kemensos) ketimbang harus turun ke jalan.

Apalagi semenjak adanya kasus suap bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang menyeret menteri sebelumnya, Juliari Batubara sebagai tersangka.

"Yang dia musti beresin itu bukan gorong-gorong Jakarta tetapi arsip-arsip di bawah meja birokrasi Depsos, koridor-koridor di Depsos tempat ngatur-ngatur transaksi," ungkapnya.

"Itu yang musti diberesin sama Risma," pungkasnya. (TribunWow.com)