TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait pengelolaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi meminta supaya tidak ada lagi potongan-potongan dalam bentuk apapun.

Dirinya mengaku tidak ingin kejadian seperti pada bansos Jabodetabek kembali terulang.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat terbatas bersama jajaran kabinet di Istana Merdeka, Selasa (29/12/2020), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Alasan Ridwan Kamil Tak Bisa Ikuti Jejak Jokowi Jadi Penerima Vaksin Pertama: Dimulai dari Pak Wagub

Baca juga: Viral Camat Bentak-bentak Ibu Pedagang, Walkot Parepare: Seperti Bu Risma Marahnya ke Bawahan

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun yang dialokasikan sebagai program perlindungan sosial.

"Di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih Rp 110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial," ujar Jokowi.

Dijelaskannya bahwa dari Rp 110 triliun tersebut terbagi dalam beberapa program bantuan.

Mulai dari program kartu sembako sebesar Rp 45,1 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,7 triliun.

Kemudian bansos tunai Rp 12 triliun, program Kartu Prakerja Rp 10 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 14,4 triliun

Selain itu ditambah diskon listrik selama enam bulan dengan anggaran mencapai Rp 3,78 triliun.

Oleh karenanya, dengan jumlah anggaran yang tidak sedikit dan menyangkut hidup orang banyak, Jokowi lantas meminta khususnya kepada Kementerian Sosial untuk mengelolanya dengan baik, transparan dan tepat sasaran.

Jokowi tidak ingin ada lagi kasus pemotongan-pemotongan dalam bansos tersebut, seperti yang sebelumnya terjadi di bansos untuk Jabodetabek.

Baca juga: Siap Dampingi Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 Pertama Kali, Ganjar Pranowo: Agar Masyarakat Yakin

"Data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Melibatkan daerah dalam melakukan perbaikan data," harapnya.

"Kemudian yang ketiga ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, sebagai langkah antisipatif pertama, Jokowi mendukung kebijakan Kemensos yang akan beralih ke proses digitalisasi dalam menyalurkan bansos kepada para penerima.