TRIBUNWOW.COM - Anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait namanya yang disebut-sebut telah merekomendasikan Sritex untuk pengadaan tas bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Terkait hal itu, nama Gibran bahkan banyak diperbincangkan di media sosial.

Tak hanya itu tagar #TangkapAnakPakLurah sempat menjadi trending topic di Twitter.

Baca juga: Sritex Benarkan Dapat Pesanan Tas Bansos dari Kemensos: Tapi Kami Tidak Ada Komunikasi dengan Gibran

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Senin (15/12/2020), Gibran hanya menanggapinya santai.

Ia berani dirinya ditangkap jika memang terbukti bersalah.

Gibran menegaskan, dirinya tak pernah menerima apapun dari pengadaan bansos oleh pemerintah pusat.

"Ya tangkap saja kalau salah. Tangkap aja kalau ada buktinya. Ini saya tegaskan lagi saya tidak pernah ikut-ikut."

"Tidak pernah yang namanya merekomendasikan memerintah atau apapun itu. Saya tidak pernah menerima apapun itu dari dana bansos," kata Gibran setelah memberikan bantuan gizi di Banyuagung, Kadipiro, Solo, Senin (21/12/2020).

Selain itu, Gibran juga membantah bahwa dirinya ikut merekomendasikan Sritex pada Kemensos.

Ia menantang agar orang yang menuduhnya bisa mengeceknya melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bertanya pada perusahaan yang bersangkutan.

"Saya tegaskan lagi. Saya tidak pernah ikut-ikut yang namanya merekomendasikan, memerintah, apapun itu saya tidak pernah menerima apapun itu dari dana-dana bansos," ujar Gibran.

"Ya nanti silakan saja dikroscek ke KPK, kroscek ke Sritex. Kayaknya pihak Sritex sudah mengeluarkan statement. Jadi, itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Kalau mau korupsi kok korupsinya baru sekarang. Tidak dulu-dulu. Saya tidak pernah seperti itu," sambung dia.

Selain itu, Gibran mengatakan dirinya tak kenal dengan Menteri Sosial, Juliari P Batubara.

Ia juga belum pernah bertemu dengan sosok politikus PDIP tersebut.

Terkait dana kampanye, Calon Wali Kota Solo ini meminta masyarakat mengeceknya lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).