TRIBUNWOW.COM - Pemerintah kini tengah didesak untuk menggratiskan biaya vaksin Covid-19.

Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian angkat bicara.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Selasa (15/12/2020), Donny mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menggratiskan semua orang untuk mendapat Covid-19.

Baca juga: Kemenkes Larang Rumah Sakit Lakukan Pre-order Vaksin Covid-19: Termasuk RS Swasta

Hal itu dilakukan demi keadilan.

Meski demikian, orang yang tidak mampu dipastikan mendapatkan vaksinasi gratis.

Sedangkan vaksin berbayar hanya untuk diperuntukkan bagi kalangan yang berkecukupan.

"Keadilan itu kan bukan semuanya digratiskan, tapi bahwa mereka yang berkecukupan membayar, sementara yang kurang beruntung atau yang tidak berkecukupan atau berkekurangan ya digratiskan," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Donny menegaskan perlakuan secara adil tidak berarti mempelakukan semua orang sama.

Melainkan setiap orang diperlakukan secara pantas.

Sehingga menurutnya, orang yang mampu tak pantas mendapat vaksin gratis.

Lalu Donny mengibaratkan vaksin Covid-19 ini dengan bahan bakar minyak (BBM).

"Seperti juga kita tidak pantas mensubsidi mereka yang mampu membayar BBM dengan harga pasar."

"Makanya yang premium hanya untuk kendaraan-kendaraan yang bukan kendaraan mewah, kan itu sama saja reasoning-nya," ujar dia.

Baca juga: Jawab Isu Pre-order Vaksin Covid-19 Jalur Berbayar, Kemenkes Sebut Semua Vaksin Masih Uji Klinis

Walau pemerintah membagi vaksinasi menjadu dua jenis, mandiri dan subsidi, Donny menegaskan ini bukan karena keterbatasan anggaran.

Dengan cara ini, sebagian anggaran bisa dialihkan untuk memperkuat program bantuan sosial.

Harganya juga akan diatur agar tidak terlalu mahal.

"Dan nanti kan juga ada harga eceran tertinggi. Tidak mungkin kemudian rumah sakit memainkan harga atau ada yang (harga) tinggi, ada yang rendah, pasti ada standarnya," kata Donny.

Demi memastikana agar vaksinasi tepat sasaran, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa kalangan miskin bisa mendapatkan secara gratis.

Kondisi Ekonomi Sedang Tak Baik

 Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi, Nadia mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menggratiskan semua orang untuk mendapat vaksin.

Pasalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik.

Anggaran yang harus disiapkan untuk menggratiskan vaksin kepada semua orang tidak sedikit.

"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana."

"Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Tak hanya itu BPJS juga masih menanggung biaya orang sakit.

"Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," imbuhnya.

Sementara dalam proses vaksinasi masih dibutuhkan rumah sakit hingga alat pelindung diri.

Menurut Nadia, penjualan vaksin juga bisa membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Baca juga: Vaksinolog Dirga Sakti Rambe Sebut Vaksinasi Covid-19 Baru Bisa Dilakukan setelah Izin BPOM Keluar

Nadia mengatakan, suksesnya vaksinasi dibutuhkan gotong royong dari semua pihak.

Perusahaan diminta ikut membantu karyawan-karyawannya melakukan vaksinasi secara mandiri.

"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan."

"Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.

Nadia menilai, jika semua vaksin digratiskan maka bisa menimbulkan masalah baru dengan terbatasnya jumlah vaksin.

Pasalnya, orang yang mampu justru malah mendapatkan vaksin gratis.

"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19."

"Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," teranya.

Baca juga: Nakes di Indonesia Khawatir Jadi yang Pertama Dapat Vaksin Covid-19: Kalo Jadi Percobaan Ya Takut

Meski demikian, pemerintah tetap melakukan regulasi harga vaksin agar tidak terlalu mahal.

"Banyak hal yang kita pertimbangkan. Bukan hanya karena ini pandemi maka semua harus digratiskan," ucapnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan bahwa pemerintah tetap menerima dan mendengar usulan-usulan dari sejumlah pakar terkait vaksin gratis.

"Tidak apa menyuarakan, tapi tetap ada baiknya kita memahami kenapa sih ada vaksin mandiri dan vaksin subsidi. Tapi kita akan kaji terus berbagai pertimbangan itu," kata Nadia. (TribunWow.com/Mariah Gipty)

Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, KSP: Demi Keadilan dan Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Kata Jubir Vaksinasi