Vaksin Covid

Mengapa Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis? Begini Penjelasan Pemerintah

Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi Vaksin Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyebut anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyebut anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

Selain anggaran vaksinasi, juga diperlukan biaya untuk menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial dan lainnya.

Hal ini disampaikan Nadia guna menanggapi kritik masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 mandiri atau berbayar.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Sudah Datang dan Sedang Diperiksa BPOM, Ini Pesan Presiden Jokowi

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Sudah Tiba di Indonesia, Berikut Perkembangan Terkininya

"Fiskal kita kan masih diperlukan juga anggaran untuk RS, APD, layanan kesehatan lainnya," kata Nadia kepada Kompas.com, Minggu (13/12/2020).

Nadia berujar, seandainya seluruh biaya vaksinasi digratiskan, maka anggaran penanganan pandemi Covid-19 berpotensi membengkak.

Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih minus.

Oleh karenanya, mengenai kemungkinan vaksinasi Covid-19 digratiskan total, Nadia belum dapat memastikan.

"Pemerintah akan menimbang dari berbagai aspek ya," ujarnya.

Menurut Nadia, hingga saat ini belum ada kepastian tentang harga vaksin Covid-19.

Hal ini masih akan terus dibahas para pemangku kepentingan.

Namun demikian, ia memastikan, masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi akan dibantu dalam proses vaksinasi.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Sudah Tiba di Indonesia, Berikut Perkembangan Terkininya

Baca juga: Pasien Covid-19 di Majalengka Mendapatkan Rp 450 Ribu per Orang untuk Biaya Perawatan di Rumah

Masyarakat ini termasuk dalam kelompok rentan yang diprioritaskan pemerintah dalam vaksinasi.

"Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Nadia.

"Jadi di masa pandemi kita mengajak semua berperan serta," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Halaman
12