TRIBUNWOW.COM - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat bicara tentang deklarasi kemerdekaan oleh Tokoh Pembebasan Papua Barat Benny Wenda.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (3/12/2020).

Diketahui sebelumnya Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan dan menyebut diri sebagai presiden sementara di wilayah Papua Barat.

Baca juga: Vanuatu Satu-satunya yang Dukung Papua Barat Merdeka, Mahfud Tak Khawatir: Negara Kecil di Pasifik

Natalius Pigai yang juga merupakan tokoh masyarakat Papua menjelaskan bagaimana posisi Wenda dianggap di wilayah tersebut.

"Benny Wenda adalah kumpulan pimpinan berbagai elemen di Papua yang dinyatakan secara resmi menyatu dalam United Liberation Movement of West Papua (ULMWP)," papar Natalius Pigai.

Ia menerangkan Benny Wenda selayaknya sejumlah deklarator yang pernah menyatakan kemerdekaan di wilayah Papua.

Diketahui sebelumnya berulang kali terjadi pernyataan serupa dari berbagai tokoh kemerdekaan Papua, seperti Thomas Wanggai.

Menurut Natalius, tokoh-tokoh ini disebut sebagai deklarator.

Ia kemudian menjelaskan kelompok ULMWP sudah diakui di sejumlah negara Afrika dan Pasifik.

Tidak hanya itu, kelompok ini pernah muncul di Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

"Mereka sudah diakui 45 negara di Afrika, sekian belas negara di Pasifik," ungkap Natalius.

"Sering juga mereka muncul di PBB," tambahnya.

Baca juga: Bertugas Jadi Pengintai, Prajurit TNI di Papua Hilang seusai Kejar Orang Mencurigakan

Dengan demikian, Benny Wenda dapat disebut sebagai representasi orang Papua.

Hal itu ia sampaikan mengingat sebelumnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan Benny bukan bagian dari kelompok mereka dan tidak merepresentasikan masyarakat Papua.

"Jadi kalau dibilang dia representasi, sekarang apa yang Benny Wenda deklarasikan, dia adalah bagian dari representasi politik orang Papua," tegas Natalius.

Natalius menjelaskan OPM berbeda dengan ULMWP yang diwakili Benny Wenda.

Dalam peta politik di Papua, OPM disebut sebagai kelompok mandiri di luar ULMWP.

"OPM itu kombatan, mereka itu tentara," jelas Natalius.

"Dalam konteks perjuangan politik di Papua, mereka itu independen, tidak masuk dalam ULMWP," tambahnya.

Lihat videonya mulai menit 2.40:

Manuver Vanuatu Incar Papua Merdeka

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengungkapkan fakta pernyataan negara Pasifik, Vanuatu, terhadap Papua Barat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Akbar Faizal, diunggah Senin (26/10/2020).

Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Baca juga: Jokowi Tak Berbahasa Inggris dan Pilih Bahasa Indonesia saat Pidato di Sidang PBB, Ini Alasannya

Pidato tersebut dibalas perwakilan Indonesia dengan menegur Vanuatu agar tidak ikut campur dalam isu internal.

Menanggapi hal itu, Tantowi Yahya menilai Vanuatu telah melanggar Piagam PBB dengan ikut campur dalam isu dalam negeri Indonesia.

Selain itu, ia menyebut pelanggaran HAM di Vanuatu sendiri jauh lebih banyak daripada di Papua.

"Misi mereka dulu itu adalah ingin memerdekakan Papua," ungkap Tantowi Yahya.

Mengandaikan Papua lepas, Tantowi sendiri menilai tidak akan banyak negara yang mau menerima.

"Tapi sekali lagi saya katakan bahwa melepas Papua dari Indonesia itu tidak akan 'dibeli' oleh banyak negara," komentarnya.

Ia melanjutkan, proses kemerdekaan suatu negara itu tidak mudah.

Selain itu, proses pelepasan suatu wilayah menjadi negara yang berdaulat harus melalui pertimbangan PBB.

Menurut Tantowi, misi Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua tidak akan mudah diraih.

"Proses untuk lepasnya satu negara dari suatu negara induk, katakanlah demikian, itu prosesnya lama dan panjang," ungkap mantan anggota DPR ini.

"Dan mekanisme satu-satunya itu hanya bisa dibangun melalui PBB, melalui voting dan lain sebagainya," lanjutnya.

Baca juga: Soroti Manuver Vanuatu soal Papua, Tantowi Yahya Duga Ada Agenda yang Tak Disebut: Mereka Khawatir

Tantowi menilai belum tentu negara-negara lain yang menjadi anggota PBB akan setuju dengan kemerdekaan bagian paling timur Indonesia tersebut.

Sebelumnya ia juga menyampaikan Vanuatu kerap menggoreng isu tertentu untuk menarik perhatian dunia ke Papua.

"Kita lihat sekarang dari 190-an anggota PBB itu, apakah mudah dikelabui oleh Vanuatu?" singgung Tantowi.

"Mereka melihat bahwa pendekatan melalui kemerdekaan Papua rasanya itu hal yang mustahil," komentarnya.

Tantowi juga berkomentar soal isu-isu yang dibawa Vanuatu agar menarik simpati dunia terhadap Papua.

Menurut dia, isu pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan memang tengah panas menjadi pembicaraan di dunia internasional, sehingga akan mudah banyak negara bersimpati.

"Yang mereka jual sekarang ini adalah isu pelanggaran HAM, karena kedua isu ini yang sangat laku dalam rangka mencari simpati," tutur Tantowi.

"Pertama pelanggaran HAM, kedua perusakan lingkungan. Jadi kalau sudah ada isu pelanggaran HAM dan isu perusakan lingkungan di satu negara, simpati itu akan didapatkan," lanjutnya.

Tantowi menilai hal ini hanya merupakan manuver dari Vanuatu untuk memanfaatkan Papua.

"Jadi strategi ini yang mereka kembangkan ini. Tujuannya sama, memisahkan Papua dari Indonesia," tandasnya. (TribunWow.com/Brigitta)