TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi situasi terkini di Papua Barat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Kompas TV, Rabu (2/12/2020).

Diketahui sebelumnya Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diinisiasi Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan.

Baca juga: Sebut Deklarasi Papua Barat Merdeka Bukan Makar Besar, Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Negara Ilusi

Mahfud kemudian menyatakan sikap pemerintah menilai Benny Wenda hanya membuat negara ilusi.

Selain itu pernyataan Benny Wenda tidak serta-merta membuat Papua Barat merdeka karena tidak memenuhi syarat berdirinya negara.

"Lalu juga syarat lain adanya pengakuan dari negara lain yang masuk dalam organisasi negara internasional. Dia enggak ada yang mengakui," ungkap Mahfud MD.

Ia menyebutkan satu-satunya negara yang mengakui pernyataan Benny Wenda adalah Vanuatu.

Meskipun demikian, Mahfud tidak mengkhawatirkan dukungan dari negara Pasifik tersebut.

"Memang didukung satu negara kecil di Pasifik, namanya Vanuatu," kata Menko Polhukam.

"Tapi kecil itu, dari ratusan negara yang besar-besar, Vanuatu (kecil) dan tidak masuk juga ke organisasi internasional, hanya disuarakan secara politik," jelasnya.

Mahfud menyebutkan alasan lain pernyataan Benny Wenda tidak dapat membuat Papua Merdeka.

Ia menyinggung referendum 1969 di Papua yang membuat wilayah tersebut menjadi bagian dari Indonesia.

Baca juga: Vanuatu Soroti HAM di Papua, Tantowi Yahya Balas: Mereka Sendiri Banyak, Kayak Kacamata Kuda Saja

Mahfud menegaskan hasil referendum itu telah diakui Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai hasil yang sah.

"Kedua, kenapa dia negara ilusi, Papua itu secara referendum tahun 1969 sudah final dan sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

"Disahkan oleh Majelis Umum PBB, bahwa Papua itu bagian sah dari Indonesia. Oleh karena itu tidak akan ada lagi, PBB tidak mungkin membuat keputusan dua kali dari hal yang sama," lanjutnya.

Tidak hanya itu, ia menjelaskan PBB menyatakan Papua tidak pernah dipertimbangkan sebagai wilayah yang dapat memerdekakan diri, seperti Timor Leste.

"Papua itu sejak tahun 1969 tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri, untuk merdeka," papar Mahfud.

Lihat videonya mulai menit 2.30:

Manuver Vanuatu Incar Papua Barat

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya memetakan sikap negara Pasifik Vanuatu yang baru-baru ini mengecam pelanggaran HAM di Papua Barat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Akbar Faizal, diunggah Senin (26/10/2020).

Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Baca juga: Tantowi Yahya Beberkan Manuver Vanuatu Sasar Papua, Ubah Strategi saat Gagal: Pakai Berita Settingan

Meskipun begitu, pihak perwakilan Indonesia menilai Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan internal di Papua.

Hal itu kemudian menarik perhatian Akbar Faizal, mengingat Vanuatu sudah kerap menyoroti berbagai isu di Papua.

"Kelihatannya mereka cukup canggih dalam membaca isu karena mereka tahu tampaknya bahwa Papua akan selalu menjadi isu yang bagus untuk mereka mainkan," komentar Akbar Faizal.

"Pertanyaan kita adalah apakah mereka tidak punya problem begitu mudah 'mengganggu' kita? Dan ternyata ini sesuatu yang mereka ulang terus-menerus," singgungnya.

Menurut Tantowi, sejak lama negara-negara Pasifik seperti Vanuatu memiliki perhatian lebih terhadap Papua.

Ia menilai hal ini terjadi karena solidaritas atas kesamaan ras Melanesia dengan masyarakat Papua.

Tantowi membenarkan sudah banyak manuver dengan agenda tertentu yang dilakukan Vanuatu terkait Papua.

Ia menilai ada pula agenda lain yang tidak secara terang-terangan dapat diungkap ke publik internasional.

"Tentu setiap manuver yang dilakukan satu negara dengan negara lain itu ada agenda."

"Agendanya itu ada yang begitu mudah kita baca, ada pula agenda yang kita perlu digest (cerna) betul motif dari negara ini melakukan manuver politik terhadap satu negara," papar Tantowi Yahya.

Baca juga: Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Jawab Tegas Vanuatu soal Papua di Sidang Umum PBB

Menurut Tantowi, agenda tersebut berkaitan dengan dampak perubahan iklim dunia.

"Vanuatu itu adalah satu dari negara-negara kepulauan yang ada di Samudera Pasifik selatan yang mempunyai banyak sekali tantangan. Tantangannya itu adalah soal perubahan iklim," jelas mantan anggota DPR RI ini.

Ia memaparkan kekhawatiran itu mulai muncul di negara-negara kawasan Pasifik, termasuk Vanuatu.

Perubahan iklim di dunia dikhawatirkan akan memicu kenaikan air laut.

Tantowi menjelaskan hal ini menjadi perhatian utama negara-negara di kawasan Pasifik.

Ia menerangkan agenda internal semacam ini dapat menjadi sebab sebuah negara mulai mengusik negara lain, meskipun alasannya tidak diungkapkan secara terang-terangan.

"Jadi ada suatu kekhawatiran negara Pasifik ini bahwa mereka akan tenggelam. Ketika tenggelam ini, pertanyaannya akan ke mana mereka itu?," ungkap Tantowi.

"Alasan-alasan seperti ini memang tidak lazim untuk dikemukakan secara gamblang di media," tambahnya. (TribunWow.com/Brigitta)