TRIBUNWOW.COM - Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menanggapi pernyataan negara Pasifik, Vanuatu, terhadap isu-isu di Papua Barat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Akbar Faizal, diunggah Senin (26/10/2020).

Diketahui sebelumnya Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

Baca juga: Vanuatu Soroti Isu HAM di Sidang PBB, Diplomat RI Balas Debat: Kalian Bukan Perwakilan Orang Papua

Meskipun begitu, pihak perwakilan Indonesia menilai Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan internal Indonesia.

Akbar Faizal kemudian menanyakan kebenaran fakta tersebut kepada Tantowi Yahya.

Hal itu ia singgung mengingat ada perjanjian untuk tidak mencampuri urusan internal negara lain yang tergabung dalam PBB.

"Pertanyaannya kan begini, seberapa bagus sih, mereka punya pengelolaan HAM di sana?" tanya Akbar Faizal.

"Seberapa bagus mereka mengelola ekonomi, yang kemudian mereka punya banyak waktu untuk memerhatikan negara lain yang notabene itu pelanggaran internasional untuk kedaulatan negara lain," tambahnya.

Tantowi membenarkan pernyataan Perdana Menteri Vanuatu justru melanggar Piagam PBB dengan menyoroti isu dalam negeri Indonesia.

"Apa yang dilakukan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik di forum PBB itu sudah jelas pelanggaran terhadap UN Charter," jawab Tantowi Yahya.

Baca juga: Tantowi Yahya Bongkar Alasan Vanuatu Mengusik Indonesia soal Papua, Menyangkut Ras dan Deklarasi

"Bahwa anggota PBB itu tidak boleh intervensi terhadap permasalahan dalam negeri dengan negeri lain," lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurut Tantowi pihak Vanuatu sangat menyadari mereka sudah melanggar komitmen yang diucapkan saat tergabung dengan PBB.

"Mereka sadar itu, bahwa yang mereka lakukan itu adalah breaching the law, breaching the commitment, melanggar komitmen dan charter yang disepakati oleh semua negara anggota PBB," papar mantan anggota DPR ini.

Tantowi menambahkan, justru hal serupa terjadi di Vanuatu sendiri.

Maka dari itu ia menilai tidak tepat Vanuatu menyoroti praktek pelanggaran HAM di Papua Barat.