Karena dalam dunia bisnis, 'jatuh bangun' merupakan hal yang biasa.

"Terus juga ditipu oleh orang Korea, terus ya jalan lagi (usaha saya), ya jatuh bangun, sampai tahun 96 kita ekspor," papar Susi.

Lalu beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2001 silam, Susi kembali menemui hambatan dalam menjalankan bisnisnya karena ekspornya tiba-tiba harus terhenti.

Hal itu dipicu minimnya hasil tangkapan laut yang seharusnya menjadi komoditas yang akan diekspor.

Saat itu, ia pun kesal dan malah menyalahkan nelayan yang bermitra dengannya.

"Namun tahun 2001 juga berhenti, tidak bisa ekspor lagi karena produk perikanan hilang, ikannya hilang semua. Saya pikir ya saya marahin nelayan 'kamu jaringnya merusak, terlalu kecil mata jaring, dan lain-lain'," tegas Susi.

Empat tahun berlalu, tepatnya pada 2005, Susi akhirnya bisa membeli pesawat.

Saat punya pesawat itulah, ia baru mengetahui bahwa di tengah laut banyak beroperasi kapal besar yang menangkap ikan.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Ramai Diminta Warganet Kembali Jadi Menteri setelah Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Itu yang menurutnya menyebabkan hilangnya hasil perikanan bagi para nelayan yang juga turut berdampak padanya sebagai eksportir komoditas satu ini.

Namun saat itu, kata dia, kehadiran kapal-kapal besar milik asing itu memang telah memiliki izin dari pemerintah.

"Tapi belakangan, setelah saya punya pesawat tahun 2005, saya baru menyadari banyak kapal besar di tengah laut sana yang operasi menangkap ikan. Nah kapal besar itu mulai banyak di tahun 2001, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka izin kapal-kapal asing bisa menangkap ikan di Indonesia dengan memberi izin konsesi," jelas Susi.

Susi pun menilai para pemiliki kapal ini maupun awaknya, cukup cerdas dalam mensiasati upaya mereka dalam mengambil hasil perikanan di laut Indonesia.

"Nah mereka pintar, kapalnya mungkin 10, mungkin 20, catnya warnanya sama," kata Susi.

Ceritanya pun berlanjut saat dirinya tiba-tiba ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa Kabinet Kerja.

Saat menjabat sebagai Menteri di bidang yang memang menjadi fokusnya sejak merintis usaha itu, ia akhirnya mengetahui bahwa jumlah rumah tangga nelayan berkurang cukup drastis, mencapai separuh dari total jumlah selama periode 2003 hingga 2013.