TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah memberikan gambaran untuk situasi yang tengah terjadi di Tanah Air.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah menilai, baik dari masyarakat maupun pemerintah seperti terbagi dalam dua kelompok.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Di ILC, Rocky Gerung Bicara soal Kritik ke Jokowi: Kalau Negatif Dilaporkan, kalau Positif Dipuji

Baca juga: Bahas UU ITE di ILC, Haris Azhar: Jokowi Enggak Pernah Merespons Oposisi Ditangkap Gara-gara Digital

Oleh karenanya, Fahri Hamzah meminta supaya dilakukannya konsolidasi untuk bisa mendamaikan dua kelompok tersebut.

Menurutnya dengan kondisi negara yang damai maka dengan sendirinya semua akan berjalan denga baik, termasuk juga mendapatkan apresiasi dari negara lain.

Dirinya mengaku sudah bosan dengan konflik-konflik ataupun drama-drama yang terjadi, apalagi berkaitan dengan politik.

"Kenapa enggak semua ini pengin nolong Pak Jokowi untuk berakhir dengan baik, ini waktunya rekonsiliasi, ini ada problem dalam konsolidasi demokrasi kita, habis itu kita perbaiki iklim seluruh lembaga-lembaga negara supaya dunia melihat," ujar Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menilai tidak ada keinginan dari pemerintah untuk melakukan konsolidasi, melainkan justru mendorong masyarakat untuk terus terjadi pertengkaran.

Hal itu dilakukan dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversi.

Termasuk yang terbaru adalah pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menuai banyak penolakan dari masyarakat, khususnya para buruh dan pekerja.

Padahal di satu sisi persoalan pandemi Covid-19 masih terus menjadi masalah utama.

Baca juga: Sarankan Jokowi Telepon Langsung Presiden Prancis dan Minta Hal Ini, Pakar: Akan Terjadi Tragedi

Dirinya mengaku sempat memberikan apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal kepemimpinannya pada periode kedua setelah melakukan rekonsiliasi dengan lawannya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Dengan bergabungnya Prabowo di kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan tentu diyakini bisa memberikan dampak pada pendukungnya untuk kembali bersatu.

"Pemerintah seperti mendorong supaya kita tetap bertengkar dan enggak tahu caranya menghindari pertengkaran itu," kata Fahri Hamzah.

"Padahal powernya besar sekali untuk melakukan rekonsiliasi dan sudah dilakukan," jelasnya.

"Saya kebetulan ketemu Jokowi sebelum Prabowo masuk, dan saya katakan kepada beliau 'Pak bagus kalaupada periode akhir ini bapak rekonsiliasi'."

"Tapi ada terus yang menyuruh dia berantem dan menjadi bagian dari pertengkaran, itu saya heran," tukasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.00:

Rocky Gerung: Kalau Negatif Dilaporkan, kalau Positif Dipuji

Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait kebebasan berpendapat, termasuk di antaranya kritik terhadap pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan bahwa kebebasan berpendapat saat ini ada ketidakadilan, kaitannya dengan Undang-undang Indormasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal itu diungkapannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Polemik Pernyataan Megawati, Rocky Gerung Ungkit Jargon Soekarno: Mengubah Dunia dengan 10 Milenial

Baca juga: Bandingkan SBY dan Jokowi, Rocky Gerung Dukung Bintang Emon: Bayangkan kalau Jadi Jubir Presiden

Dirinya kemudian mencontohkan kasus yang pernah ia alami sendiri, yakni soal kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rocky Gerung merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk dilaporkan lantaran hanya sebatas memberikan penilaian terhadap seseorang, dalam hal ini adalah Jokowi.

Ia menyakini tidak akan dilaporkan ketika memberikan pujian kepada Jokowi.

Bahkan menurutnya justru akan mendapatkan pujian balik.

"Soal kritik kepada presiden, suatu waktu saya bilang begini 'presiden tidak paham Pancasila', lalu saya dilaporkan ke polisi," ujar Rocky Gerung.

"Itu keputusan saya untuk mendeskripsikan pengetahuan presiden, kalau saya bilang presiden paham Pancasila, saya pasti dipuji," imbuhnya.

"Padahal dua-duanya adalah deskripsi, bukan evaluasi," jelas Rocky Gerung.

Rocky Gerung lantas menerangkan bahwa pernyataannya tersebut tidak lantas menghina seorang presiden, melainkan dikatakannya hanya sebatas penggambaran berdasarkan apa yang terlihat.

"Saya tidak menghina, saya menggambarkan itu sebagai pilihan saya berdasarkan kebebasan saya untuk menganalisa, maka saya ucapkan itu," katanya.

"Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif, dilaporkan, kalau yang positif, justru dipuji."

Baca juga: Sarankan Jokowi Telepon Langsung Presiden Prancis dan Minta Hal Ini, Pakar: Akan Terjadi Tragedi

Lebih lanjut, pendapat yang disampaikannya tersebut menurut Rocky Gerung belum tentu benar juga karena bisa dibantahkan.

"Padahal dua-duanya statusnya ucapan," ungkapnya.

"Tidak dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.00:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)