TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan sikapnya terhadap pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Jokowi mengecam keras sikap dari Macron yang dinilai sudah menghina Nabi Muhammad dan menyinggung seluruh umat Islam di dunia.

Meski begitu, banyak pihak yang meminta kepada Jokowi untuk memberikan tindakan nyata atas kecaman tersebut.

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Pengaruhi Presiden Prancis Macron untuk Minta Maaf, Bukan Hanya Klarifikasi

Baca juga: Sebut Macron Lebih Berani Hina Nabi dari Israel, Babe Haikal Dorong Jokowi Pulangkan Dubes Prancis

Mulai dari desakan untuk melakukan aksi boikot produk-produk Prancis, hingga pengembalian duta besar Prancis di Indonesia.

Begitupun sebaliknya, supaya pemerintah menarik duta besar Indonesia yang ada di Prancis.

Namun menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, pemerintah disebut tidak akan pernah sampai pada tahap boikot-memboikot.

Kepastian tersebut disampaikan Ali Ngabalin dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi 'tvOne', Selasa (3/11/2020).

Dalam kesempatan itu, Ali Ngabalin mulanya tidak memungkiri bahwa Macron dan Prancis mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia.

Meski begitu, dirinya tidak lantas memberikan pembelaan atas apa yang sudah dilakukan oleh Macron dengan menghina Nabi Muhammad.

Dan menurutnya hal itu sudah dibuktikan dengan pernyataan dari Jokowi yang dengan tegas memberikan kecaman.

"Kita musti tahu bahwa Presiden Prancis itu adalah presiden pertama yang memberikan apresiasi luar biasa bagi Indonesia, tapi ketika dalam urusan agama dan ketika dalam hal penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, Indonesia dan presidennya sangat amat tegas dalam memberikan sikap," ujar Ali Ngabalin.

"Mengecam keras, berkali-kali presiden menyampaikan, mengecam keras terhadap sikap yang dilakukan Presiden Prancis," jelasnya.

Baca juga: Akui Kedekatan Jokowi dengan Macron, Pakar Hukum Internasional Sarankan Kontak Presiden Prancis

Namun Ali Ngabalin memastikan tidak ada seruan kepada masyarakat untuk tidak membeli produk Prancis.

Karena dikatakannya bahwa ada fokus dan pertimbangan lain yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, yakni persoalan krisis di tengah pandemi Covid-19, baik krisis kesehatan maupun ekonomi.

Oleh karenanya, ia tidak ingin justru semakin memperburuk kondisi perekonomian di Tanah Air.

"Sampai pada batas itu (boikot) tidak dilakukan oleh pemerintah," kata Ali Ngabalin.

"Pertama untuk bisa mengembalikan situasi terkait pandemi, kedua ketika pemboikotan itu terjadi kemudian ekonomi juga bermasalah dalam negeri, yang rugi bukan orang Prancis, yang rugi adalah bangsa dan masyarakat Indonesia," terangnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.22: