TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon memberikan tanggapan terkait ketidakjelasan dalam pengadaan vaksin Covid-19.

Menurutnya, berharap dengan hadirnya vaksin bisa mengatasi penyebaran Covid-19, namun justru menghadirkan kecemasan baru.

Dilansir TribunWow.com dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (27/10/2020), Fadli Zon lantas menanyakan siapa sebenarnya yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengadaan vaksin Covid-19.

Baca juga: Di ILC, Saleh Daulay Minta Ditunjukkan Negara yang Berhasil Vaksinasi: Jangan-jangan Vaksin Politik

Menurutnya hal itu harusnya tidak perlu lagi dipertanyakan, karena tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, bersama lembaga-lembaga di bawahnya.

Namun menurutnya, kondisi yang terjadi malah tidak demikian.

Fadli Zon menilai peran dari Menkes Terawan sangat begitu minim, khususnya dalam penanganan Covid-19.

"Namun memang yang patut disayangkan adalah ketidakhadiran misalnya menteri kesehatan dan BPOM," ujar Fadli Zon.

"Padahal kalau menurut Perpres Nomor 99 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden tanggal 5 Oktober, sebenarnya yang banyak terkait penanggungjawab dari semua ini, mulai dari pengadaan, hingga akhirnya melakukan vaksinasi adalah kementerian kesehatan," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini di tengah kebingungan dan juga kabar-kabar hoax seputar vaksin dan Covid-19 adalah Terawan Agus bersama kementeriannya.

Dengan begitu menurutnya, transparasi dalam penanganan pandemi ini sangat penting untuk membuat publik merasa percaya.

"Karena persoalannya adalah transparansi, transparasi itu menentukan kepercayaan publik," katanya.

"Sekarang ini kepercayaan publik sangat rendah terhadap kepampuan kita untuk mengadakan dan melaksanakan vaksinasi," imbuhnya.

Baca juga: Sebut Indonesia Bakal Punya 6 Jenis Vaksin Covid-19, Menristek: Dikerjakan oleh Ahli-ahli

Menurutnya, rasa ketidakpercayaan dan kebingungan dari masyarakat semakin tak terhindarkan lantaran banyak menteri-menteri yang tidak dalam bidangnya ikut bersuara.

Apalagi statement yang dikeluarkan pun berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Ia menegaskan bahwa dalam persoalan vaksin ini harusnya mengacu pada Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin Covid-19 yang dibebankan kepada kementerian kesehatan, bukan kementerian yang lain.

"Saya melihat ada yang tidak beres dalam proses ini. Siapa sebetulnya yang paling bertanggungjawab sih, kan mengacu juga kepada Perpres harusnya," ungkapnya.

"Tetapi semua orang ngomong, menteri investasi ngomong, menteri Airlangga ngomong, sehingga kita tidak tahu siapa yang dipegang," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 5.34

Fadli Zon: Jangan Rakyat Indonesia Menjadi Kelinci Percobaan

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memberikan tanggapan dengan kabar bahwa pemerintah akan mempercepat proses vaksinasi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Fadli Zon meminta kepada pemerintah tidak terburu-buru dalam melakukan vaksinasi Covdi-19.

Dirinya tidak ingin pemerintah hanya sebatas melakukan uji coba karena memang uji klinis dari vaksin tersebut belum selesai.

Baca juga: IDI Beri 5 Rekomendasi untuk Vaksinasi Covid-19: Program Penting, Tak Dapat Dilakukan Tergesa-gesa

Baca juga: Penjelasan LBM Eijkman soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari China: Harus Dicermati

"Ini harus dibedakan, ini mau menyuntikan vaksin atau masih mau uji coba, ini kan beda," ujar Fadli Zon, dala, acara Dua Sisi 'tvOne', Kamis (22/10/2020).

"Ini sebenarnya kan uji coba klinis tahap tiga, bukan vaksin final ini kan karena belum ada approval dari WHO, bahkan di dalam negeri IDI saja menolak," jelasnya.

"Artinya jangan rakyat Indonesia menjadi kelinci percobaan," tegas politisi Gerindra itu.

Fadli Zon menyadari bahwa vaksin ini merupakan sebuah bisnis yang sangat besar karena semua negara membutuhkannya.

Terlebih sejauh ini belum ada persetujuan dari induk kesehatan dunia (WHO).

Dirinya lantas menyinggung komitmen awal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengembangan vaksin sendiri di dalam negeri, yakni vaksin Merah Putih.

Ia mengaku lebih setuju dengan langkah pemerintah tersebut yakni menunggu vaksin Merah Putih, ketimbang menggunakan vaksin-vaksin dari luar, terlebih dilakukan terburu.

"Karena ini bisnis besar, jangan sampai kita ini hanya dijadikan pasar vaksin," katanya.

"Kan dulu Pak Jokowi sebetulnya komitmennya ada vaksin merah putih, kok ini jadi vaksin palu arit," imbuhnya.

"Kalau vaksin merah putih yang ditunggu itu kan tahun depan."

Simak videonya mulai menit ke- 6.06:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)