Refly Harun Salahkan Inkonsistensi Jokowi soal Isu Manuver Menteri untuk Pilpres 2024: Dua Potensial

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut berkomentar terkait isu yang tengah berkembang soal adanya manuver menteri untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai kondisi yang terjadi tersebut tidak terlepas dari keputusan yang salah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkannya melalui kanal YouTube pribadinya, Refly Harun, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Dituding Vasco Ruseimy Cari Panggung untuk Jadi Menteri, Relawan Jokowi: Mau Asal Gantikan Prabowo

Baca juga: Relawan Jokowi Sindir Ada Menteri P Cari Pamor, Pihak Gerindra Minta Blak-blakan: Buka Saja

Menurutnya, pada periode kedua ini, Jokowi tidak konsisten terhadap aturan yang sudah diberlakukan pada awal masa jabatannya, khususnya terkait para menterinya.

Seperti yang diketahui, pada periode kedua, Jokowi sempat tidak membolehkan menterinya untuk rangkap jabatan sebagai ketua umum partai.

Namun rupanya, aturan tersebut tidak berlaku pada periode kedua.

"Yang harus digarisbawahi adalah, oke sah untuk menyusun bata sebagai pencalonan di 2024," ujar Refly Harun.

"Tapi persoalannya adalah ada inkonsistensi di masa jabatan kedua ini. Pada masa jabatan pertama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan dengan ketua umum partai politik," jelasnya.

Oleh karenanya, Refly Harun menilai Jokowi sendiri yang membuat kondisi seperti sekarang ini.

Dirinya lantas menyebut nama-nama menteri yang merangkap jabatan sebagai ketum partai, yakni mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga Soeharso Monoarfah yang merupakan plt Ketum PPP.

Dirinya mengakui dan tidak meragukan lagi bahwa nama Prabowo dan Airlangga memiliki peluang besar untuk melompat di Pilpres 2024 nanti.

Baca juga: Sebut Inisial P Bermanuver untuk 2024, Relawan Jokowi Minta Gerindra Tak Baper: Jaga Prabowo

"Tapi sekarang ada tiga partai yang menempatkan ketua umumnya menjadi menteri, yaitu Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Soeharso Monoarfah," ungkap Refly Harun.

"Dua di antaranya potensial untuk menjadi calon presiden," jelasnya.

Menurutnya, isu adanya manuver kabinet Jokowi tidak akan terjadi ketika para menteri tidak menjabat sebagai ketum di partainya.

Dirinya juga menyakini bahwa ketika Prabowo dan Airlangga tidak berstatus sebagai ketum partai maka peluang untuk maju di Pilpres 2024 tidak sebesar saat ini.

"Kalau mereka tidak memegang partai politik, maka bargaining position mereka akan lemah," terangnya.

"Misalnya katakanlah Airlangga Hartarto melepas jabatannya sebagai ketua umum Golkar maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden," tutup Refly Harun.

Simak videonya mulai menit ke- 12.40