Terkini Nasional

Isu Manuver untuk Pilpres 2024, Politisi PDIP Singgung Prabowo dan Pertanyakan Sikap Partai Koalisi

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Politikus PDIP Kapitra Ampera mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal isu ada menteri yang mencoba bermanuver untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi menurut saya kalau presiden itu mau melakukan reshuffle itu kan hak prerogatif presiden, tetapi harusnya dikaitkan dengan kinerja, jadi menteri-menteri itu dilihat, dievaluasi berdasarkan kinerja," kata Fadli Zon.

Sementara itu terkait adanya isu manuver, mantan Wakil Ketua DPR itu tidak membenarkan.

Menurutnya, tidak seharusnya para menteri mempunyai visi dan misi yang berbeda dengan presiden.

"Saya kan termasuk yang berpendapat ketika seseorang itu sudah menjadi menteri tentu loyalitasnya harus lebih banyak kepada bangsa dan negara," imbuhnya.

"Artinya kesetiaan kepada dan kepentingan negara itu lebih nomor satu."

Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Ada Perbedaan Komunikasi Jokowi: Dulu Malah Lebih Bergantung pada Partai Politik

Simak videonya mulai menit awal:

Ingatkan Jokowi soal Isu Manuver Kabinetnya

Politikus PDIP Kapitra Ampera mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait munculnya isu adanya manuver yang dilakukan oleh para kabinetnya.

Meski diakui bahwa sebuah kekuasaan memang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun, khususnya para elit, Kapitra Ampera meminta tetap minta untuk bersikap etis dan profesional.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Kabar Petang tvOne', Minggu (25/10/2020).

"PDIP melihat kekuasaan itu selalu menggiurkan, tetapi orang yang ada di dalamnya selalu kehausan, seperti air laut," ujar Kapitra Ampera.

"Sehingga dibuatlah konklusi bisa dipertahankan, kalau bisa dipindahkan tangan kepada kekuatan yang berbeda," lanjutnya.

"Kita melihat bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden kita lihat terjebak dalam blackhole yang sengaja dibuat oleh suatu kepentingan," jelasnya.

Kapitra Ampera juga mengingatkan kepada para jajaran menteri untuk tidak lebih dulu berbicara atau berpikiran mengenai tujuan individu, apalagi untuk bermanuver di Pilpres 2024.

Dirinya menekankan bahwa sejauh ini selama masih menjadi pembantu presiden, tugas dari menteri harus mengikuti atasannya.

Dan harus satu visi dan misi dengan presiden.

"Jadi PDIP berkewajiban untuk mengingatkan kesoliditasan, bahwa kabinet ini adalah kabinet yang dibentuk presiden agar semua menteri bekerja atas instruksi presiden, atas visi misi presiden," terang Kapira Ampera.

"Dari awal presiden sudah menyatakan bahwa visi dan misi itu hanya milik presiden. Pembantu presiden, menteri, itu melaksanakan visi dan misi presiden," tambahnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)