TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD tak membenarkan bahwa pemerintah lebih serius mengusut dalang atas kerusuhan demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja ketimbang substansinya.

Seperti yang diketahui, masalah utama atas terjadinya demo adalah bentuk penolakan dari kaum buruh dan pekerja terkait UU Cipta Kerja.

Namun memang diakui bahwa aksi demo tersebut berbuntut kerusuhan hingga diyakini oleh pemerintah ada pihak ketiga yang terlibat.

Baca juga: KAMI Bahaya bagi Pemerintah Jokowi? Mahfud MD Justru Ragukan Sikap Kritis dari Gatot Nurmantyo dkk

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja Terjadi Lagi, Mahfud MD Beri Bocoran sampai 28 Oktober: Intel Kita Banyak

Dilansir TribunWow.com dalam acara Rosi 'KompasTV', Kamis (15/10/2020), Mahfud MD memastikan bahwa pembahasan masalah UU Cipta Kerja yang dipersoalkan oleh kaum buruh tetap berjalan.

Meski begitu, menurut Mahfud MD pemerintah juga tidak bisa lantas melepaskan soal urusan kerusuhan, hingga dugaan ada yang mendalangi.

Dikatakannya bahwa untuk hal-hal yang menyangkut kriminal seputar kerusuhan demo sudah dipercayakan kepada pihak kepolisian untuk mengusutnya secara tuntas.

"Yang urusan kriminal itu kan diurus oleh polisi, yang urusan buruh tetap terus jalan kita sekarang ini," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengaku tetap menyambut dan melayani keluhan-keluhan ataupun aspirasi dari kaum buruh untuk lantas bisa dipertimbangkan.

Oleh karenanya, ia tak setuju ketika disebut bahwa pemerintah mengabaikan nasib para buruh.

"Saya aja baru menerima utusan buruh dari Jawa Timur, besok menerima buruh dari mana lagi untuk terus memproses pikiran-pikiran mereka ini," ungkapnya.

"Jadi ada yang urusan buruh soal Omnibus Law terus kita komunikasikan."

Baca juga: Sebut Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Ada Permainan Politik, Ade Armando: Bukan Murni Dilakukan Buruh

Lebih lanjut, Mahfud MD menilai tetap penting untuk mengungkap siapa yang mendalangi aksi demo tolak UU Cipta Kerja, khusunya yang menyebabkan terjadinya kerusuhan.

Karena menurutnya, hal itu sudah menyangkut keamanan dan ketertiban negara.

"Tapi yang urusan kriminal ini terus ditindak, jangan sampai dikatakan 'Ah pemerintah ngapain kok diem aja dengan kekacauan seperti ini," kata Mahfud MD.

"Nanti disalahkan lagi, kalau bertindak salah, kalau tidak bertindak salah, kan enggak benar juga," imbuhnya.

"Tinggal nanti apakah tindakan hukum ini benar bisa membuktikan benar atau tidak, kita lihat," tutup mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Simak videonya mulai menit ke- 6.52

Akui Pemerintahan Jokowi Selalu Dicap Miring

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai tidak masalah jika banyak anggapan buruk tentang pemerintahan saat ini.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (15/10/2020).

Menurut Mahfud, sebaik apapun pemerintahan yang berjalan, pasti akan ada kritik yang dilontarkan.

Baca juga: Aktivis KAMI Ditangkap Bukan soal Demo, tapi Kritis? Mahfud MD Sindir: Apa Kritisnya? Enggak Ada

Mahfud menilai hal demikian juga terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya hal itu disinggung presenter Rosiana Silalahi, terutama terkait pencekalan para aktivis yang mengkritik pemerintah.

"Banyak ada kritikan bahwa selama ini pemerintahan Jokowi dianggap lebih mundur dari apa yang dilakukan SBY dalam mengelola suara-suara kritis?" tanya Rosiana Silalahi.

Mahfud menanggapi santai isu miring yang kerap dilekatkan ke pemerintah.

Menurut dia, hal tersebut dirasa wajar saja.

"Ya tidak apa-apa juga," jawab Mahfud MD.

Ia membandingkan hal serupa terjadi saat SBY sudah berhenti dari masa jabatannya.

Menurut Mahfud, nantinya saat Jokowi sudah menyelesaikan jabatannya tentu tidak banyak lagi isu miring yang muncul.

Baca juga: Mahfud MD Diminta Bersihkan Nama SBY atas Tuduhan Dalang Kerusuhan: Kalau Ada Saya Selesaikan

"Penilaian itu, orang menilai begitu karena Pak SBY sudah berhenti," komentar Menko Polhukam.

"Dulu waktu Pak SBY belum berhenti enggak ada yang bilang begitu. Nanti kalau Pak Jokowi berhenti, kan akan begitu juga orang menilai, 'Lebih mundur yang sekarang'," lanjutnya.

"Selalu disalahkan pemerintah yang baru itu," tambah Mahfud.

Tidak hanya itu, ia menilai presiden selanjutnya yang menjabat tentu akan mendapat cap lebih mundur lagi.

"Nanti kamu akan bilang bahwa lebih mundur lagi sesudah Pak Jokowi turun. Pasti begitu lagi," ungkap dia.

Ia ini lalu membandingkan dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Dulu ketika Gus Dur begitu, ketika Mega begitu. Itu biasa saja kok begitu," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

"Maksud Pak Mahfud, selalu ada gerakan, 'Enak zamanku?'," singgung Rosi, mengungkit slogan yang kerap dilekatkan pada mantan Presiden Soeharto.

"Iyalah, kayak Pak Harto dipuji-puji lagi sekarang," Mahfud membenarkan.

Menurut Mahfud, hal itu sesuai karakter bangsa yang selalu mengenang sifat baik pada hal-hal yang sudah berlalu.

"Nanti semua, yang sudah itu dikenang dengan kebaikan, bagus 'kan bangsa ini, kalau sudah selesai dikenang kebaikannya," terangnya. (TribunWow/Elfan/Brigitta)